Polri di Bawah Presiden Dinilai Sudah Ideal, Cegah Intervensi Politik

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma mendukung sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menola wacana penempatan Polri di bawah kementerian.

Gusma mengatakan fokus utama yang lebih mendesak saat ini terus memperkuat dan meningkatkan kinerja dan tata kerja, bukan mengubah posisi kelembagaan secara struktural.

"Yang krusial hari ini adalah bagaimana memperkuat kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat, baik dari segi profesionalisme, integritas, maupun pola kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan struktur tanpa pembenahan kinerja justru tidak menyentuh akar persoalan," kata Gusma dalam keterangannya, Senin (26/1).

Gusma menyebut penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.

Menurutnya, garis komando langsung antara Presiden dan Kapolri selama ini merupakan bagian penting dari prinsip netralitas dan independensi Polri.

"Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka rantai komando antara Presiden dan Polri akan menjadi lebih panjang dan berpotensi tidak efektif. Ini dapat menghambat kecepatan pengambilan keputusan, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan respons cepat," ujarnya.

Gusma mengingatkan bahwa Polri memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan nasional, penegakan hukum, dan stabilitas politik.

Oleh karena itu, kata Gusma, Polri perlu tetap berada langsung di bawah Presiden agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan sektoral dan elite politik di tingkat kementerian.

"Menempatkan Polri di bawah kementerian juga berisiko membuka ruang intervensi politik yang lebih besar dalam tugas-tugas kepolisian. Ini bisa mengganggu prinsip netralitas aparat penegak hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana Polri di bawah kementerian saat rapat kerja dengan Komisi III DPR.

Sigit menyebut menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, hingga Presiden.

"Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot," kata Sigit dalam rapat di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Sigit juga mengaku mendapat pesan yang menawarkannya menjadi menteri kepolisian.

Jenderal bintang empat itu menegaskan lebih baik menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian.

"Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, 'mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?'. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," kata Sigit.