Salinan Ijazah Jokowi Kini Bebas Diakses Publik

Salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang diklaim dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kini dinyatakan terbuka dan bebas diakses oleh publik.

Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Jokowi tersebut dari KPU RI, Senin (9/2) dengan tanpa sensor usai menang sengketa yang diajukan ke Komisi Informasi Pusat (KIP) beberapa waktu lalu.

KIP memutuskan salinan ijazah Jokowi dalam pencalonan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.

"Terima kasih KPU. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya mengapa inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah, ini saya catat ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor," kata Bonatua saat dikonfirmasi, Selasa (10/2).

Bonatua mengatakan saat ini dirinya masih menunggu salinan ijazah Jokowi dari Jakarta dan KPU Solo. Untuk kemudian salinan-salinan ijazah yang didapatkannya nanti akan ditelitinya.

"Minta yang di KPUD DKI, KPU Solo. Menganalisis sembilan item yang ditutupi juga," kata Bonatua.

Bonatua menegaskan bahwa dokumen tersebut akan digunakan untuk penelitian bersama sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pejabat publik.

"Ini memang saya juga di sini saya buat ini untuk penelitian, mari kita meneliti ya secara bersama-sama, karena apa, publik punya hak untuk meneliti informasi publik. Ini bukan barang yang kita takutin untuk diteliti karena apa, hak-hak publik sudah dinikmati pejabat publik, sudah sepatutnya kita publik juga mengganggu haknya," ujarnya.

9 informasi disembunyikan KPU RI

Bonatua menyebut terdapat sembilan informasi yang disembunyikan atau dikaburkan KPU RI dalam salinan ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Sembilan informasi tersebut adalah nomor kertas, nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, tanggal legalisasi, tanda tangan Rektor UGM, dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM.

Bonatua lalu mengajukan sengketa ke KIP Komisi Informasi Publik (KPI) karena menilai KPU RI menyembunyikan informasi-informasi tersebut yang menurutnya harus diketahui publik. Kemudian, KIP memutuskan salinan ijazah Jokowi dalam pencalonan Pilpres 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.

Roy Suryo Cs buka suara

Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Dokter Tifauziah Tyassuma (Tifa) atau akrab disebut trio RRT akan menghadirkan Bonatua Silalahi dalam lanjutan pemeriksaan saksi dan ahli di Polda Metro Jaya, dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

Bonatua akan dihadirkan dalam kapasitas sebagai ahli meringankan bagi trio RRT.

"Jadi kebetulan kemarin kita melakukan rapat konsolidasi untuk saksi dan ahli, dan Insyaallah Bonatua adalah salah satu ahli yang kami hadirkan. Karena dia kan peneliti, peneliti independen yang meneliti mengenai ijazah dan dokumen-dokumen pendidikan Pak Jokowi dan sebagainya kurang lebih," ujar Kuasa hukum Roy cs, Refly Harun di Polda Metro Jaya, Selasa (10/2).

Refly mengapresiasi langkah Bonatua yang akhirnya berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi setelah menempuh berbagai langkah. Menurut Refly, salinan yang diperoleh Bonatua itu merupakan mirroring dari ijazah yang dilegalisir yang diajukan Jokowi dalam proses pemilihan.

"Ijazah yang dilegalisir itu mirroring harusnya dengan ijazah so-called aslinya, kan begitu. Ijazah so-called aslinya haruslah mirroring dengan yang dapat ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 di gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. Empat hal itu harus konsisten," ujar Refly.

Menurut Refly, salinan ijazah yang didapat Bonatua itu sama dengan apa yang pernah diunggah oleh Kader PSI, Dian Sandi. Ia mengatakan, maka apa yang dilakukan oleh Roy Suryo cs ini bukanlah sebuah kesalahan.

"Jadi walaupun misalnya mereka mengklaim bahwa yang dikaji atau diteliti RRT itu bukan ijazah so-called aslinya, karena yang dikatakan so-called asli itu adalah yang ditampakkan di gelar perkara khusus, maka kalau itu ijazahnya maka sama kesimpulannya 99,9 persen palsu," tutur dia.

"Nah, jadi apa yang didapatkan Bonatua ini memperkuat bahwa apa yang diteliti Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma adalah barang yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagai Presiden 2014 dan 2019, dan itu menurut penelitian, hasil penelitian sekali lagi itu palsu. 99,9 persen palsu, kata Roy Suryo," sambungnya.