Pemerintah Kejar Target Bangun Huntap Sumatra dengan Beberapa Skema

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Rabu (25/2).

Mendagri Tito yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menyatakan, pembangunan huntap dilakukan melalui berbagai skema, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema gotong royong yang didukung oleh pihak lain seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.

"Kita tahu bahwa huntap ini dibangun nanti oleh APBN, oleh Kementerian PKP untuk di kompleks," kata Tito.

Adapun untuk pembangunan huntap di luar kompleks, akan didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dukungan juga diberikan oleh kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Polri, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Secara khusus, Tito menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah berkontribusi menyediakan huntap bagi korban bencana Sumatra.

"Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Yayasan Buda Tzhu Chi yang telah memberikan kontribusi, bertoleransi, solidaritas kepada masyarakat yang tertimpa musibah," ujarnya.

Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan bahwa pembangunan huntap dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor.

"Kita masih berupaya untuk supaya [huntap] dalam waktu dekat bisa diserahkan kepada rakyat," kata Maruarar.

Tak hanya huntap, pemerintah juga memastikan penyediaan berbagai infrastruktur pendukung pembangunan huntap, seperti jaringan listrik, air, hingga akses jalan. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan terkait pembangunan huntap.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma, Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy.