Menhaj Respons Kritik War Tiket Haji: Kalau Prematur, Kita Tutup Dulu
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf tak ambil pusing soal kritik terhadap wacana war tiket haji yang dimaksudkan untuk mengatasi antrean jemaah haji yang kian panjang.
Irfan mengakui wacana itu tengah menjadi pembahasan di internal Kementerian Haji dan Umrah dan dirinya bertanggung jawab atas wacana tersebut.
"War tiket ini memang wacana yang sedang kita bahas di Kementerian Haji dan kalau kita ditanya siapa yang bertanggung jawab, saya lah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini," ujar Irfan dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR, Selasa (14/4).
Namun, pihaknya mengaku tak keberatan untuk menutup wacana tersebut jika dianggap prematur. Menurut Irfan, pihaknya saat ini akan fokus terlebih dahulu terhadap pelaksanaan haji 2026 yang akan segera dimulai.
"Dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata," katanya.
Sebelumnya, Irfan mengungkapkan bahwa ide war tiket berangkat dari pemikiran progresif di internal Kementerian, termasuk dari Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Usulan itu dimaksudkan sebagai solusi agar calon jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.
"Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebelum ada BPKH, insya allah tidak ada antrean," ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M yang berlangsung di Asrama Haji Grand El Hajj (Asrama Haji Cipondoh), Tangerang, Banten pada Rabu (8/4).
Namun, usulan itu mendapat banyak kritik dari sejumlah pihak. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Atalia Praratya menolak wacana war tiket haji siapa cepat dia dapat.
Atalia menilai usulan itu mengabaikan prinsip-prinsip keadilan bagi jemaah. Sebab, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan finansial dan gawai super cepat yang memperoleh tiket.
Menurut Atalia, war ticket secara terang-terangan bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menganut prinsip first come first serve berdasarkan nomor porsi (NOPORS) pendaftaran.
"Jika sistem war tiket diterapkan, maka yang akan menang adalah mereka yang memiliki gawai super cepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan," ujar Atalia dalam keterangannya, Jumat (10/4).
"Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan," imbuhnya.
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) menilai war tiket berpotensi menghilangkan rasa keadilan karena ada jutaan calon jemaah yang telah menunggu selama puluhan tahun.
Kedua, pihaknya berpendapat calon jemaah yang kurang mampu akan sulit bersaing serta potensi kenaikan harga paket haji reguler tanpa subsidi dari nilai manfaat antrean Haji berpotensi di kisaran Rp90-100 juta atau lebih.
"Setiap kebijakan publik, apalagi yang menyangkut ibadah dan jutaan masyarakat, perlu dikaji secara mendalam agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat," ujar Sekjen Amphuri Zaky Zakaria Anshary.
Lihat Juga : |
