Rekomendasi Tim Reformasi: Hapus Kuota Khusus Rekrutmen Polri
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Ahmad Dofiri menyatakan salah satu rekomendasi yang disampaikan KPRP ke Presiden RI Prabowo Subianto adalah menghapus kuota khusus rekrutmen anggota Polri.
"Kalau terkait dengan itu rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," kata Dofiri di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5).
Dofiri tak menjelaskan rinci kuota khusus rekrutmen yang selama ini ada dalam proses rekrutmen Polri. Dofiri menyampaikan ke depan proses rekrutmen anggota Polri akan bersifat multi-aktor, di mana panitianya tidak hanya dari internal Polri, tapi juga dari eksternal Polri.
Pada hari ini, KPRP menyerahkan rekomendasi ke Prabowo. Rekomendasi yang diserahkan berupa 10 buku.
"Dan kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan," kata Anggota KPRP Mahfud MD.
KPRP sendiri merupakan bentukan Prabowo. Tim itu diisi oleh 10 orang. Pelantikan digelar pada 7 November 2025.Tim itu diketuai oleh mantan Ketua MK periode 2003-2008, Jimly Asshidiqie dibantu 9 anggota lain, meliputi eks Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu tiga eks Kapolri meliputi; Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti.
Lalu, Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofiri, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Usai dilantik, Jimly menargetkan komisi ini dapat bekerja dengan optimal dan cepat, meskipun tak diberikan tenggat waktu kerja.
"Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan," ucap Jimly.
