Hasan Nasbi Blak-blakan Dugaan Praktik Curang Sektor Sawit-Batu Bara
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengungkap adanya praktik curang dalam perdagangan komoditas strategis selama 40 tahun yang merugikan negara.
Menurutnya, banyak pihak yang mengetahui itu namun tidak berani membicarakannya. Ia mengatakan hanya Presiden Prabowo Subianto yang berani dan mengambil sikap tegas.
"Praktek ekonomi kita 40 tahun terakhir mungkin itu ada sesuatu yang menjadi pengetahuan umum. Orang yang ada di sektor itu tahu kejadian ini sebenarnya ada tapi tidak mau membicarakannya, tidak mau membahasnya, tidak mau kemudian mencarikan jalan keluar dari persoalan ini," kata Hasan dikutip dari unggahan di akun instagramnya, Selasa (2/6).
Hasan menjelaskan dalam perdagangan komoditas batubara dan sawit keluar negeri, ada praktek yang selama ini terjadi yang disebut dengan undercounting, yaitu hitungan barang yang diekspor dicatat jauh lebih rendah daripada ekspor yang sebenarnya.
"Misalnya ekspornya 10 dicatatnya cuma 5, yang 5 lagi wallahualam," katanya.
Ada juga praktik underinvoicing. Contohnya, nilai ekspornya Rp100 miliar kemudian klaimnya hanya Rp50 miliar. Lalu ada praktik transfer pricing, yaitu memainkan harga jual ke luar negeri lewat perusahaan afiliasi.
"Saya bikin perusahaan Indonesia kemudian saya juga bikin perusahaan di Singapura misalnya. Saya jual dari perusahaan Indonesia ke perusahaan saya yang di Singapura dengan harga di bawah harga pasar. Harga normalnya mungkin Rp15 ribu saya jual Rp10 ribu," kata Hasan.
Dalam praktik itu, perusahaan di Singapura kemudian menjual ke pembeli berikutnya dengan harga Rp15 ribu.
"Keuntungannya, selisih yang Rp5 ribu tadi tidak dinikmati oleh perusahaan saya yang ada di Indonesia. Uangnya tidak ada di perusahaan saya yang di Indonesia tapi di perusahaan saya yang ada di Singapura. Yang pegang uangnya siapa? Bukan Indonesia," katanya.
Hasan mengatakan praktik itu merugikan Indonesia hingga Rp2.600 triliun per tahun.
Ia menyebut Prabowo kini mengambil sikap untuk mengatasi praktik itu dengan membuat perdagangan satu pintu lewat Danantara Sumber Daya Indonesia.
"Langkah berani ini diambil demi mengembalikan hak rakyat dan menegakkan kedaulatan ekonomi," kata dia.
(yoa/isn)