Surabaya Jadi Contoh Nasional Program Cegah Sampah Plastik ke Laut
Kota Surabaya menjadi lokasi perdana pelaksanaan program "Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution" di Indonesia, yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Ruang Praban Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Surabaya, Jumat (5/6). Program bertujuan menekan pencemaran sampah plastik di sungai sebelum bermuara ke laut.
Surabaya dipilih sebagai kota pertama karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan. Program ini berfokus pada pencegahan sampah plastik masuk ke laut melalui pengendalian di aliran sungai, pembersihan sampah, penguatan ekonomi sirkular, serta perubahan perilaku masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, M. Fikser menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan kepercayaan sebagai lokasi pelaksanaan awal program.
"Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Pangan dan seluruh kementerian yang lain. Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi soft-launching terkait dengan (penanganan) sampah plastik, sekaligus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia," kata Fikser.
Implementasi dijalankan di Kali Tebu dan Kali Mrutu, dengan pemasangan sistem penahan sampah (trash boom) untuk menghambat sampah plastik yang terbawa arus sungai sebelum mencapai laut. Menurut Fikser, program tersebut telah memberi dampak.
Setiap hari, sekitar satu ton sampah plastik berhasil diangkat dari aliran sungai melalui kolaborasi DLH Surabaya dengan Non-Governmental Organization (NGO) seperti Ecoton dan Lohjinawi yang juga menerima fasilitas tempat dari Pemkot Surabaya sebagai wujud dukungan.
Tidak hanya penyediaan fasilitas, Pemkot juga mendukung lewat penguatan edukasi kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
"Pak Wali Kota Eri Cahyadi sudah pesan, support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman (NGO) ini. Sehingga kemudian kita tidak hanya itu (membersihkan sampah), tapi ada edukasi kepada warga di sekitar untuk menjaga lingkungan," tuturnya.
Selain mencegah sampah masuk ke laut, program "Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution" juga mengedepankan pendekatan ekonomi sirkular. Sampah yang dikumpulkan lalu dipilah dan dimanfaatkan kembali sesuai jenisnya, sehingga memberi nilai ekonomi.
Dalam prosesnya, warga dilibatkan dalam kegiatan pemilahan, pengemasan, hingga penjualan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Kini, perubahan kondisi lingkungan pun mulai terlihat, terutama di kawasan Kali Tebu, yang tampak jauh lebih bersih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan.
Fikser mengatakan, rata-rata sampah yang tertahan di Kali Tebu masih mencapai sekitar satu ton per hari. Namun, jumlah tersebut mulai menunjukkan tren penurunan.
"Sampai hari ini masih bertahan di antara 1 ton, ada penurunan. Karena setelah lihat (kondisi sungai), orang mau buang lagi ragu-ragu karena sudah mulai baik. Terus sampah itu kita tahan (trash boom) di depan," katanya.
Fikser menegaskan, keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya sampah yang diangkat dari sungai, melainkan berkurangnya sampah yang dibuang masyarakat sejak dari sumbernya.
"Kita berharap sampah itu semakin berkurang, baru dikatakan berhasil. Untuk itu, kita akan memperkuat di hulu, kita harus tekan sampah dari rumah tangga," ujarnya.
Untuk itu, Pemkot Surabaya menjalankan berbagai program pengurangan sampah berbasis masyarakat, di antaranya melalui Kampung Zero Waste dan Program Kampung Iklim (ProKlim).
Adapun Pemkot Surabaya menargetkan pengurangan timbulan sampah hingga 40 persen. Saat ini, volume sampah yang dihasilkan Kota Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari, dengan sekitar 200 ton di antaranya telah memiliki nilai ekonomis melalui pengolahan di TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Sementara sekitar 1.000 ton lainnya, telah masuk dalam skema pengolahan menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo, dan sekitar 600 ton sisanya masih berakhir di tempat pembuangan akhir (landfill).
Dalam hal ini, Surabaya menjadi salah satu daerah pengembangan fasilitas Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Lahan seluas 5,8 hektare di Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, telah disiapkan untuk mendukung proyek tersebut.
"Sehingga sampah yang 600 ton itu, (ke depan) juga bisa kemudian terbakar bersama dengan (sampah) dari wilayah Surabaya Raya, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan," kata Fikser.
Koordinator Pokja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Sri Murwani Nurfadilastuti menyatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi pencemaran sampah.
"Nah, salah satunya adalah untuk mendorong masyarakat bisa membatasi sampah dan juga memilah sampah dari sumbernya," ujarnya.
Ia menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah dan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting agar sampah dapat dimanfaatkan kembali dan tidak berakhir di sungai maupun lingkungan terbuka.
"Sehingga ketika sudah dipilah, dan ketika sampah itu sudah dimanfaatkan ini hanya dua hal. Yakni dia tidak akan lagi dibuang ke tempat-tempat seperti Kali Tebu dan lainnya, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat," kata Sri.
Menurutnya, sampah anorganik maupun organik memiliki peluang untuk dikelola, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi beban lingkungan. Ia menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang berupaya mengelola sampah.
Senada, Koordinator Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), Ahmad Bahri Rambe mengatakan, program pengelolaan sampah itu dirancang secara komprehensif dengan fokus pada pengangkatan dan pengelolaan sampah, serta edukasi kepada masyarakat.
"Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik. Nanti sampah-sampah ini akan dikelola, di-recycle dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan," ujar Bahri.
Ia optimistis, pendekatan itu mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah sungai yang berkelanjutan sehingga manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.
"Jadi programnya cukup komprehensif. Bagaimana mengambil sampah sungai tapi juga melakukan edukasi ke masyarakat, sehingga nanti program ini bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan," katanya.
Staf Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin menjelaskan, program tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah UEA, dengan UNDP Indonesia sebagai pelaksana program.
"Proyek ini merupakan hasil kerja sama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Pemerintah UEA. Kemudian dari kami menunjuk UNDP Indonesia, sebagai implementing agency-nya," ujarnya.
Program dijalankan secara nasional di lima lokasi, yakni Sidoarjo, Bekasi, Solo, Bali, dan Surabaya sebagai kota pertama.
"Proyek ini sudah berjalan di Kota Surabaya, dan harapannya nanti Surabaya menjadi kota percontohan di antara lima tadi. Sehingga semua (daerah) bisa meniru apa yang sudah dilakukan Surabaya jika program ini sudah berhasil," pungkas Didin.
(adv/adv) Add
as a preferred source on Google