Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Surabaya Hari Ini
Kelompok masyarakat sipil di Kota Surabaya, Jawa Timur berdemonstrasi bertajuk 'Rakyat Surabaya Menggugat' di depan Gedung Negara Grahadi awal pekan ini, Senin (15/6).
Hari ini, Rabu (17/6), giliran ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya (ABS) yang menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan rumah dinas resmi Gubernur Jawa Timur tersebut.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan, dalam aksi itu pihaknya menyoroti kebijakan pemerintah dalam persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, hingga hak asasi manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi ini juga, kata Nasrawi merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," kata Nasrawi.
Nasrawi menegaskan aksi ini akan menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat serta menjalankan pemerintahan secara transparan, demokratis, dan berkeadilan sosial.
Aliansi BEM Surabaya turut mengimbau seluruh massa aksi menjaga ketertiban, solidaritas, dan tetap fokus pada substansi tuntutan. Peserta aksi diminta waspada terhadap segala bentuk provokasi maupun upaya penyusupan yang dapat mencederai perjuangan mahasiswa.
"Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa," tegas Nasrawi.
Berikut 7 Tuntutan Aksi Aliansi BEM Surabaya:
1. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil.
2. Mendesak pemerintah mengambil langkah taktis menyelamatkan nilai tukar rupiah yang merosot, sekaligus menuntut pencopotan menteri atau pejabat yang gagal mengelola negara.
3. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor, menolak bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU Polri.
4. Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya proyek SWL Surabaya, serta menuntut negara melindungi hak tanah adat masyarakat Papua dari oligarki.
5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi yang merugikan komoditas lokal dan mata pencaharian petani.
6. Menuntut evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, serta sistem mitigasi dan penyaluran bantuan yang transparan, tepat sasaran, dan bebas korupsi.
7. Mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.
Diketahui, selain Aliansi BEM Surabaya, BEM dan Aliansi Mahasiwa Universitas Airlangga juga akan melakukan demonstrasi di titik yang sama yakni di Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/6).
Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengatakan, aksi ini merupakan inisiasi mahasiswa Unair untuk mendesak pemerintah menghentikan sejumlah program nasional yang dinilai tidak efektif dan membebani APBN.
Rizqi menyebut pihaknya telah melakukan kajian dan menyusun setidaknya 16 tuntutan untuk disampaikan dalam aksi tersebut. Dari belasan tuntutan itu, ada dua tuntutan utama yang menjadi fokus aksi.
"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," kata Rizqi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (16/6).
Sementara tuntutan lain yakni BEM Unair mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Kemudian menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
BEM Unair juga mendesak negara dan aparat menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil. Serta membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
Kemudian Ksatria Airlangga juga meminta negara menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan. Serta menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
"Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran [Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka]," ucapnya.
Berikut 16 poin tuntutan lengkap BEM Unair:
1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Selain di Surabaya, gelombang aksi memprotes kebijakan negara yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran berlangsung maraton di sejumlah kota sejak setidaknya pekan lalu.
Seperti di Jakarta pada Jumat (12/6) dan Senin (15/6), di Bandung pada Kamis (11/6), di Solo pada Jumat (12/6), kemudian di Medan pada Senin (15/6), dan di sejumlah kota lain dari Medan hingga Makassar. Tuntutan yang mereka suarakan pun secara garis besar hampir sama yakni soal kondisi keuangan negara yang memburuk hingga setop militerisasi di ranah sipil.
(frd/kid) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]