Tito Sebut Panja Komisi II DPR Dukung Penguatan Wilayah Perbatasan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI dalam upaya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan dengan membentuk panitia kerja (panja).

Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini mengatakan dukungan tersebut sangat penting mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan.

Tito mengatakan Tim Panja Komisi II DPR RI telah meninjau sejumlah titik di wilayah perbatasan Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Tito menegaskan pentingnya keberadaan BNPP sebagai badan yang mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan. Peran tersebut mencakup penyelesaian sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Menurutnya, pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme.

"Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain," kata Tito.

Menurutnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat kompleks, baik di darat maupun di laut. Untuk perbatasan darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara di laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara.

Mengingat besarnya peran tersebut, lanjut Mendagri, Komisi II DPR RI mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih imperatif. Menurutnya, fungsi koordinasi yang selama ini diemban BNPP kerap menghadapi tantangan karena masing-masing kementerian/lembaga memiliki fokus dan kewenangan tersendiri.

"Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah," kata Tito. Mendagri.