DPRD Respons Usul DTKJ soal JakLingko Diberi Tarif Rp2000
Anggota DPRD DKI Jakarta merespons usulan penyesuaian tarif Transjakarta hingga Mikrotrans atau JakLingko yang disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) pekan lalu.
Akhir pekan lalu di Balai Kota DKI, Ketua DTKJ Sugihardjo menyampaikan usulan penyesuaian tarif tunggal dalam kota Jakarta untuk Transjakarta jadi Rp5.000, Transjabodetabek Rp10.000, mikrotrans tak lagi gratis dan diberi tarif Rp2.000, serta skema langganan Rp200.000 per bulan.
Terkait usul DTKJ soal penerapan tarif pada mikrotrans atau JakLingko sebesar Rp2.000, dia pun meminta untuk dicek kembali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya melihat Rp2.000 (tarif usulan DTKJ) ini perlu dikaji lagi. Karena salah satu fungsi JakLingko atau Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama motor. Kalau Rp2.000, nanti masyarakat malah hitung-hitungan," kata Taufik di Jakarta, Senin (6/7) seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Ketua DTKJ Sugihardjo di Balai Kota DKI pada Jumat (3/7) pekan lalu, mengusulkan agar mikrotrans tak gratis lagi, melainkan diberi tarif Rp2.000. Dia berdalih pemberlakuan tarif itu untuk meminimalisasi dugaan kecurangan sopir mikrotrans melakukan tap fiktif.
Menurutnya dalam operasional mikrotrans, sopir diberi target kilometer dan jumlah penumpang. Menurut dia, dengan tarif gratis, jika target jumlah penumpang tidak terpenuhi, dikhawatirkan ada manipulasi data penumpang agar target tetap tercapai.
"Selama ini dalam kontrak antara Transjakarta dan operator ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah kaitan dengan ini waktu gratis. Misalnya jumlah penumpangnya kurang, kalau saya jadi operator, 'Agar target tidak kena potong, saya tapping sendiri saja supaya target terpenuhi'," katanya di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara.
Merespons pernyataan tersebut, Taufik menyatakan DPRD DKI akan egera menggelar rapat bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membahas dugaan praktik kecurangan tap kartu yang dilakukan oknum pengemudi Mikrotrans atau Jaklingko.
"Memang praktik tap-tap itu juga meresahkan. Sudah diberi pekerjaan sebagai operator Mikrotrans, malah curang begitu. Besok akan kita bahas lebih khusus. Besok kami rapat dengan BUMD, Transjakarta, dan Dinas Perhubungan," kata dia awal pekan ini.
Selama ini, mikrotrans atau sebelumnya dikenal juga dengan sebutan Jaklingko itu tidak dikenakan biaya alias Rp0. Namun, penumpang tetap wajib menempelkan (tap-in/tap-out) kartu uang elektronik pada mesin dalam armada.
Satu kartu berlaku untuk satu penumpang, dan jumlah penumpang pun dibatasi kuota kursi.
Terkait penyesuaian tarif lainnya, Taufik dari DPRD DKI juga mengimbau pengkajian ulang atas usul skema berlangganan Rp200.000 per bulan, dan tarif Transjabodetabek Rp10.000.
Terkait tarif Transjabodetabek, Taufik menilai hal ini perlu didiskusikan bersama pemerintah daerah sekitar.
Sebab, apabila tarif Transjabodetabek menjadi Rp10.000, ia khawatir hal ini dapat berdampak pada tujuan utama pengadaan Transjabodetabek yang ingin mengurangi jumlah pengguna transportasi pribadi.
"Sekarang mereka memilih Transjakarta karena murah, Rp3.500. Tapi kalau menjadi Rp10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya khawatir mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi," ungkap Taufik.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah khususnya daerah penyangga dapat duduk bersama guna membahas hal ini.
Selain itu, Taufik menilai penerapan tarif Transjabodetabek sebaiknya hanya sebesar Rp7.500 agar tak terlalu membebankan masyarakat khususnya daerah penyangga.
(antara/kid) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]