Pimpinan Provinsi Buka Suara soal Usul Ubah Jabar Jadi Tatar Sunda
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan buka suara soal wacana mengubah nama provinsi itu jadi Tatar Sunda setelah kelompok pengusulnya beraudiensi dengan Komisi I DPRD Jabar beberapa waktu lalu.
Mengutip dari detikJabar, di tengah munculnya dukungan dari sejumlah tokoh budaya, usulan tersebut juga menuai kritik dari berbagai kalangan.
Mereka yang mengkritik usulan perubahan nama tersebut mayoritas datang dari berbagai lapisan masyarakat, pegiat budaya di wilayah Pantura, hingga kelompok yang menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi polemik tersebut, Erwan memilih tidak memberikan penilaian secara langsung. Ia menegaskan persoalan itu masih berada dalam tahapan proses dan menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurut Erwan, seluruh proses pembahasan sebaiknya dihormati tanpa perlu disikapi secara berlebihan.
"Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, karena memang Pak Gubernur yang punya kebijakan," kata Erwan di Gedung DPRD Jabar, Selasa (7/7).
Erwan mengatakan masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan terhadap usulan tersebut.
Sebab hingga kini, perubahan nama Provinsi Jawa Barat masih sebatas wacana yang sedang berproses dan belum menjadi keputusan resmi.
"Ya, kita berproses saja. Silakan nanti masyarakat menilai sendiri bagaimana tanggapan-tanggapannya, juga nanti ini kan masih proses," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak mengikuti tahapan yang sedang berjalan tanpa menimbulkan polemik yang berlebihan. Erwan juga menegaskan dirinya tidak ingin memberikan pernyataan yang melampaui kewenangannya sebagai wakil gubernur.
"Jadi kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Ya, nanti kita ikuti sajalah. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur," ucapnya.
"Saya tidak bisa memberikan tanggapan-tanggapan yang melebihi kapasitas saya sebagai wakil," sambung Erwan.
Sebelumnya, wacana pergantian nama Provinsi Jabar menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi berikutnya pada Kamis (2/7) lalu.
Lampu hijau itu diberikan dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda setelah sempat meredup pada tahun 2013, 2015, dan 2020.
"Fraksi, Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP, menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya, untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Kalau Gerinda dan Nasdem tadi sudah menyampaikan ikut saja," ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, setelah memimpin pertemuan tersebut.
Rahmat menjelaskan, usulan perubahan nama provinsi ini sebenarnya telah dibahas dalam beberapa kali pertemuan. Namun, baru pada kesempatan ini seluruh perwakilan fraksi hadir secara lengkap dan resmi menyampaikan sikap politiknya.
Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) sekaligus tim pengkaji pengusul, Ganjar Kurnia, menegaskan perubahan nama ke Tatar Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang mendalam untuk menyelamatkan identitas Sunda yang kian terpinggirkan oleh pendekatan administrasi.
Berdasarkan catatan sejarah, wilayah Tatar Sunda dahulu membentang luas mulai dari Banten, Jakarta, hingga Cipamali (daerah Tegal) di perbatasan Jawa Tengah.
"Dulu Jakarta itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif. Banten juga itu adalah wilayah Sunda, dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten sampai Cipamali bagian dari Jawa Tengah," kata Ganjar.
Ganjar menepis kekhawatiran mengenai kerumitan administrasi atau potensi daerah lain memisahkan diri. Ia mencontohkan kesuksesan perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar sebagai hal yang lumrah secara birokrasi.
Baca berita lengkapnya di sini.
(tim/kid) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]