Fenomena SDN Minim Murid, Komisi X DPR Beri Catatan Buat Pemerintah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menata ulang distribusi satuan pendidikan secara hati-hati.

Hal itu disampaikan Lalu untuk merespons fenomena banyaknya sekolah negeri yang sepi peminat.

Menurut Lalu, fenomena sekolah negeri dengan jumlah siswanya sangat sedikit, bukan semata-mata karena minat masyarakat terhadap sekolah tersebut menurun.

"Faktor seperti penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, persebaran sekolah yang tidak proporsional, hingga kualitas dan daya saing satuan pendidikan turut memengaruhi kondisi ini," kata Lalu saat dihubungi, Kamis (16/7).

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan yang akurat di setiap daerah agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Dari perspektif kami, pemerintah perlu menata kembali distribusi satuan pendidikan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan hak anak untuk memperoleh akses pendidikan," katanya.

Ia mengatakan evaluasi terhadap kemungkinan penggabungan sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan guru, serta penguatan sarana dan prasarana, harus dilakukan secara terukur.

"Melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat, sehingga solusi yang diambil tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga menjamin layanan pendidikan tetap optimal," katanya.

Memasuki masa awal tahun ajaran 2026/2027, sejumlah sekolah negeri di Indonesia minim mendapatkan murid baru.

Di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, hanya menerima dua siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Meski hanya dua murid baru di kelas 1, guru tetap semangat menyambut mereka saat pelaksanaan MPLS pada hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7).

Di daerah lain, hanya ada tiga murid yang masuk ke SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah di tahun ajaran baru ini.

Fenomena sekolah minim murid baru juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah.

Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Magelang, Sugiyarti, mengatakan setidaknya ada 24 SD di wilayah itu yang jumlah rombongan belajarnya kurang dari 50 persen kuota tersedia.