KJP, Bantuan Sosial, dan Desil yang Dipertanyakan
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan dalam rapat dengan Pemprov DKI, pihaknya telah menyoroti akurasi penetapan desil karena berdampak langsung terhadap akses masyarakat pada berbagai program pemerintah.
"Kami juga menerima banyak masukan bahwa mekanisme sanggah dan pemutakhiran data belum berjalan optimal. Karena itu, dalam rapat terakhir Komisi E meminta Dinas Sosial DKI Jakarta untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar proses validasi dan pemutakhiran DTSEN dapat dilakukan lebih cepat dan akurat," kata Justin.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan Pemprov memahami adanya keluhan masyarakat terkait perbedaan pemeringkatan desil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terutama ketika hasil pemeringkatan tersebut berkaitan dengan akses terhadap program bantuan dan layanan pemerintah," kata Marulina.
Ia mengatakan saat ini Pemprov DKI memiliki DTSEN periode Januari 2026, DTSEN ini digunakan dalam proses verifikasi pendaftaran KJP. Sementara itu, Kemensos telah memiliki data periode yang lebih baru yaitu Juli 2026.
Marulina menjelaskan karena perbedaan by cut off atau periode data itu, Pemprov saat ini sudah berkoordinasi dengan BPS untuk memperoleh DTSEN periode Juli 2026, sehingga data yang digunakan di tingkat daerah selaras dengan data Kementerian Sosial.
Ia mengatakan sambil proses penyelarasan data berjalan, Pemprov memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan proses pendaftaran KJP.
Marulina mengatakan dinas Pendidikan telah menyesuaikan mekanisme pendaftaran.
"Apabila berdasarkan aplikasi Cek Bansos Kemensos calon penerima sudah berada pada desil 1-5, tetapi pada saat verifikasi KJP belum lolos karena perbedaan periode data, pendaftar tetap dapat melanjutkan proses dengan melampirkan tangkapan layar hasil pengecekan desil terbaru dari aplikasi Cek Bansos. Mekanisme ini juga telah disosialisasikan kepada sekolah," ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat yang menemukan perbedaan data desil untuk mengikuti mekanisme tersebut agar proses pendaftaran tetap dapat dilanjutkan.
"Secara paralel, kami bersama perangkat daerah terkait terus melakukan penyelarasan data agar pelayanan kepada masyarakat menggunakan data yang semakin mutakhir dan konsisten," ujar Marulina.
(yoa/isn)[Gambas:Video CNN]