DPR Masih Cari Jadwal Safari ke Partai Nonparlemen Bahas RUU Pemilu

Komisi II DPR mengaku masih mencari jadwal untuk melakukan safari ke partai-partai politik nonparlemen guna membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selama masa reses DPR hingga pertengahan Agustus ini.

Hal itu dikonfirmasi Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong.

Bahtra mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pimpinan DPR untuk mulai bergerak. Sebab, meski telah memasuki masa reses, sejumlah komisi di DPR masih menggelar rapat.

"Tergantung jadwalnya. Kalau misalnya memungkinkan nanti ya, nanti kami akan berkonsultasi lagi ke pimpinan DPR," kata Bahtra di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/8).

Meski begitu, politikus Partai Gerindra itu belum dapat memastikan waktunya. Dia bahkan membuka peluang rencana safari tersebut baru akan dilakukan setelah masa reses atau sidang tahunan MPR.

"Segera mungkin kita rencanakan ya, karena kan ini musim reses. Tetapi juga kan perintah pimpinan juga kan walaupun dalam kondisi reses, kami juga di beberapa komisi juga tetap menjalankan aktivitas-aktivitas seperti biasanya," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku akan menugaskan Komisi II DPR untuk melakukan safari ke partai-partai nonparlemen untuk membahas RUU Pemilu.

Safari ke partai-partai nonparlemen itu disebutnya dilakuakn selama masa reses anggota dewan pada pertengahan Juli hingga Agustus ini.

Selain ke partai nonparlemen, safari juga akan dilakukan ke beberapa organisasi pemerhati pemilu.

Menurut Dasco, lewat safari itu pihaknya tak ingin RUU Pemilu ke depan kembali digugat lewat mekanisme uji materi atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jangan sampai ada JR-JR lagi, sehingga nanti keputusan dari JR itu membingungkan. Karena satu keputusan final dan mengikat, di-JR lagi, final dan mengikat lagi, sementara itu ada beberapa perbedaan dan persamaan," kata dia yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu.