Hasto: PDIP Tak Setuju Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah

PDIP tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa calon wakil kepada daerah yang belakangan mencuat di DPR RI.

Wacana itu sebelumnya dilontarkan Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB yang mengusulkan agar Pilkada hanya diikuti calon kepala daerah tanpa calon wakil kepala daerah.

"Kami enggak setuju," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat dijumpai di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8).

Hasto menjelaskan substansi Pilkada lahir dari semangat reformasi yang memindahkan kedaulatan dari tangan penguasa ke tangan rakyat.

Ia menyebut konsep kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah melekat dalam sistem meskipun dalam praktiknya kerap muncul persoalan antara keduanya setelah terpilih.

"Jadi substansi Pilkada itu kan lahir dari spirit reformasi. Kedaulatan yang sebelumnya ditentukan oleh penguasa. Kemudian kedaulatan ya berada di tangan rakyat," ucap Hasto.

"Ya konsep kepala dan wakil ini kan sesuatu yang sudah melekat. Dan sesuatu yang hidup meskipun di dalam praktik setelah terpilih banyak juga persoalan yang muncul antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," lanjutnya.

Menurut Hasto, isu yang lebih mendesak bagi PDIP bukan soal peniadaan jabatan wakil kepala daerah, melainkan bagaimana mempersiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dicalonkan, dengan partai berperan sebagai wadah pembinaan calon pemimpin.

"Isu yang terpenting bagi PDI Perjuangan sebenarnya adalah yang pertama bagaimana kita menyiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik. Bagaimana setiap warga negara punya hak untuk dicalonkan dan partai sebagai sarana untuk menggembleng calon-calon pemimpin tersebut," ujarnya.

Selain soal penyiapan calon, Hasto juga menyoroti pentingnya menekan biaya politik tinggi dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

PDIP mengklaim telah membangun mekanisme sekolah partai dan aturan internal untuk mencegah praktik jual-beli rekomendasi, dengan kepala daerah dari PDIP disebut tidak mengeluarkan dana khusus untuk proses tersebut karena mengandalkan mekanisme gotong-royong partai.

Hasto turut mengaitkan persoalan biaya politik tinggi dengan kondisi fiskal negara saat ini, yang menurutnya terdampak oleh sejumlah program pembangunan infrastruktur pada era sebelumnya seperti proyek kereta cepat dan pemindahan ibu kota. Ia menilai anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pendidikan vokasi semestinya menjadi prioritas yang lebih penting.

Ia juga menyinggung soal politik tata ruang dan pentingnya menjaga lahan pertanian, dengan mencontohkan kebijakan transportasi massal berbasis kereta api di Belanda yang menurutnya tidak mengubah fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri.

Hasto menegaskan keberadaan jabatan wakil kepala daerah tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan, termasuk untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti kepala daerah yang berhalangan menjalankan tugas.

"Jadi, bukan kemudian meniadakan salah satu jabatan. Karena juga harus dipikirkan kalau terjadi kondisi darurat. Misalnya kepala daerah berhalangan, kan kita harus ada mekanisme. Itu sudah sudah masuk di dalam kultur tata pemerintahan kita. Itu pandangan PDIP. Jadi, kami enggak setuju," ujarnya.

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa calon wakil kepala daerah mencuat di DPR setelah disinggung anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin dalam rapat bersama Menteri dalam Negeri (Mendagri) pada 30 Juli lalu.

Khozin terutama menyoroti pembagian peran antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinilai tidak proporsional. Selama ini, kata dia, kepala daerah hanya dijadikan vote getter di pemilu, namun tak memiliki peran signifikan setelah terpilih

"Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini," kata Khozin.