Demokrat Akui Pertemuan Sekjen Koalisi Prabowo-Gibran Bahas RUU Pemilu

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf mengakui pertemuan para sekjen partai koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sehari sebelum sidang tahunan MPR salah satunya membahas RUU Pemilu.

Dede tak mengungkap spesifik isi perbincangan dalam pertemuan para sekjen partai koalisi pada Rabu (13/8) itu. Namun, dia bilang mereka turut membawa pesan para ketua umum.

"Nah tentu para sekjen ini mengatasnamakan atau juga mendapat apa mendapat masukan dari para ketua umum," kata dia di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/8).

Dede--yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-- mengaku pihaknya masih menunggu aba-aba pimpinan DPR untuk memulai pembahasan RUU Pemilu.

Sebab belum akan dibahas dalam waktu dekat, dia bilang proses seleksi panitia penyelenggara pemilu pada Oktober mendatang masih akan menggunakan undang-undang lama.

"Undang-undang lama kan sebetulnya masih berlaku. Ya, jadi kita sementara ini masih menunggu keputusan pimpinan untuk kita bisa memulai panja," katanya.

Dede berharap hasil pertemuan para sekjen koalisi pemerintah akan menjadi masukan terhadap proses pembahasan RUU Pemilu di Komisi II DPR RI.

Menurutnya pembahasan RUU Pemilu belum diperlukan dalam waktu dekat. Sebab, proses tahapan secara resmi baru akan dimulai pada Juni 2027 mendatang.

Namun, dia memastikan DPR akan menindaklanjuti semua masukan dalam pembahasannya nanti.

"Jadi konteksnya supaya tidak salah arti undang-undang Pemilu itu tahapannya baru bulan Juni 2027. Jadi masih panjang, masih banyak waktu," katanya.

Sebelumnya, Wasekjen PDIP Utut Adianto berharap agar partainya tak ditinggal oleh fraksi-fraksi DPR--yang mayoritas koalisi Prabowo-- dalam pembahasan Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kekhawatiran itu disampaikan Utut karena PDIP kini menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berada di luar koalisi pemerintah.

"Ini kan di sini [DPR] ada delapan partai, nanti kita rembukan. Mudah-mudahan PDI tidak ditinggalkan," kata Utut di kompleks parlemen usai Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Utut, PDIP sejak awal konsisten agar RUU Pemilu bisa mengatur soal kedaulatan partai. Kata dia, kedaulatan bukan diwujudkan dalam bentuk nomor urut.

Selain itu, kata Utut, fraksi partainya juga ingin agar ambang batas parlemen tetap dipertahankan. Namun, dia tak mengungkap besarannya, dari empat persen yang berlaku saat ini.

"Kalau PDIP kan dari dulu yang diperjuangkan mirip. Ada kedaulatan partai. Kedaulatan partai wujudnya bukan nomor urut," katanya.

Merespons PDIP, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tak akan ada fraksi yang ditinggalkan dalam pembahasan RUU Pemilu. Sebab, kata dia, pembahasan dilakukan secara terbuka dan transparan.

"Sebenarnya tidak ada yang ditinggalkan kalau di DPR ini. Di DPR ini kan pembahasan itu transparan dan terbuka," kata Dasco usai Sidang RAPBN 2027 di kompleks parlemen, Jumat pekan lalu.

Dia memastikan pembahasan RUU Pemilu akan melibatkan semua pihak, apalagi PDIP sebagai fraksi dengan kursi terbesar di DPR.

"Dan tentunya kami akan mengajak semua pihak, apalagi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi yang terbesar di DPR," kata dia yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Dalam waktu dekat, tambah Dasco, pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas rencana pembentukan panitia khusus (pansus) RUU tersebut pada pekan depan. Selanjutnya, DPR membentuk panitia seleksi penyelenggaraan pemilu pada akhir awak Oktober mendatang.

"Nah, sehingga di minggu depan itu akan mulai dilakukan, dan kita menyambut kemungkinan pansel dari KPU yang akan dimulai pada bulan Oktober," katanya.