Gus Hans Minta AHWA Objektif Pilih Calon Ketum PBNU

Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang, H.M. Zahrul Azhar As'ad yang juga dikenal sebagai Gus Hans, berharap pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dilakukan tanpa adanya intervensi.

Pesan ini terutama ditujukan kepada para kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang diharapkan dapat memilih calon ketum secara independen.

Harapan ini ia sampaikan menyusul keputusan Muktamar ke-35 NU yang menyepakati perubahan mekanisme pemilihan ketua umum melalui pemungutan suara.

"Saya berharap AHWA benar-benar bisa memilih tanpa ada intervensi dan menggunakan batin nurani yang dimiliki," ujar Gus Hans dalam keterangannya di Jombang, Minggu (30/8), dilansir Antara.

Perubahan mekanisme pemilihan itu sendiri telah disetujui mayoritas muktamirin. Dari total 552 muktamirin, sebanyak 401 suara mendukung perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU, sedangkan 150 suara memilih agar mekanisme lama dipertahankan. Satu suara lainnya tercatat abstain atau tidak sah.

Dengan hasil tersebut, opsi perubahan mekanisme meraih sekitar 73 persen suara, sedangkan opsi mempertahankan mekanisme lama hanya sekitar 27 persen.

Menurut Gus Hans, mekanisme baru itu tetap harus diiringi dengan sikap objektif para kiai AHWA.

Ia menilai, para kiai perlu mempertimbangkan rekam jejak calon, termasuk siapa yang selama ini menjadi sumber persoalan di tubuh organisasi dan siapa yang justru mampu menyelesaikannya.

"Sehingga para kiai bisa menentukan pilihan tanpa ada lagi sisa residu dari konflik yang kemarin," ucap Gus Hans yang pernah berpasangan dengan mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jatim 2024 ini.

Gus Hans juga menilai semua kandidat masih memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampai saat ini, menurutnya, belum ada calon yang bisa mengeklaim diri sebagai kandidat terkuat karena komunikasi dengan para kiai AHWA masih terus berlangsung.

"Semua masih terbuka. Belum bisa mengklaim siapa yang paling kuat. Semuanya tergantung komunikasi last minute kepada para kiai yang ada di AHWA," ujar Gus Hans.

Gus Hans mengingatkan, perubahan sistem pemilihan tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya politik uang maupun intimidasi. Meski begitu, ia menekankan bahwa hal tersebut masih sebatas dugaan.

"Proses ini kan kita bicara dugaan. Dugaan itu bisa saja akan terjadi atau sudah terjadi," katanya.

Ia bahkan membuka kemungkinan perubahan mekanisme tersebut merupakan hasil pengondisian dari pihak tertentu.

"Dengan perubahan sistem ini, bisa saja bahwa ini juga hasil dari pengondisian yang tidak gratis dari pihak yang menganggap dirinya akan memiliki potensi menang untuk menggunakan sistem yang ini," tuturnya.

Namun, ia menolak menyebutnya sebagai manipulasi. Ia memilih menyebutnya dengan istilah 'pengondisian.'

"Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah bagian dari manipulasi, tidak, tapi lebih tepatnya adalah hasil dari sebuah pengondisian," kata Gus Hans.