Tim Formatur Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan Baru PBNU
Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan penyusunan kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepenuhnya menjadi tugas tim formatur hasil Muktamar ke-35 NU.
Tim formatur tersebut diberi waktu selama satu bulan untuk menyusun struktur kepengurusan PBNU yang baru.
"Dikasih waktu satu bulan. Dikasih satu bulan tim formatur untuk menyusun kepengurusan," kata Gus Ipul saat akan rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Gus Ipul menjelaskan Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar ditunjuk sebagai ketua formatur. Sementara posisi sekretaris ditempati Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
"Ya kita serahkan kepada ketua formatur Rais Aam, sekretarisnya Ketua Umum, selebihnya ada beberapa anggota formatur," ujarnya.
Ia bersyukur pelaksanaan Muktamar ke-35 NU telah rampung. Menurut Gus Ipul, seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses dan target yang ditetapkan dapat tercapai.
"Alhamdulillah muktamar telah selesai, saya bersyukur sekali karena penyelenggaraannya sukses, hasil-hasilnya sukses, target-targetnya semua bisa tercapai," ujarnya.
Gus Ipul berharap berbagai hasil muktamar dapat segera ditindaklanjuti sehingga NU mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kepentingan agama, bangsa, dan negara.
"Mudah-mudahan ya ini dengan hasil yang sudah kita dapatkan bisa kita tindak lanjuti, untuk kemudian NU bisa berkontribusi lebih besar bagi kepentingan agama, bangsa, dan negara," ujarnya.
"Jadi ini satu hal yang kita syukuri. Presiden hadir pada saat pembukaan dan pada saat penutupan, itu juga apresiasi yang luar biasa untuk pertama kalinya ya, Presiden hadir di saat pembukaan maupun di saat penutupan. Kita semua bergembira," sambungnya.
Selain penyusunan kepengurusan, Gus Ipul turut menjelaskan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35. Ia menilai sistem baru tersebut lebih sesuai dengan kondisi NU saat ini dan dapat mengurangi potensi persaingan antarkelompok.
"Sistem pemilihan baru untuk Ketua Umum yang lebih cocok dengan kondisi hari ini, menghindari persaingan yang lebih ketat atau yang lebih keras, yang membuat pengelompokan," tuturnya.
Dalam mekanisme baru, pemilihan tidak lagi menggunakan sistem one man one vote. Calon ketua umum diusulkan oleh cabang dan wilayah yang memiliki hak suara untuk kemudian diteruskan kepada Rais Aam dan anggota AHWA terpilih.
"Misalnya kalau dulu pemilihan Ketua Umum itu one man one vote, sekarang pemilihannya sudah ditentukan oleh Rais Aam terpilih dan anggota AHWA, di mana cabang dan wilayah yang memiliki hak suara mengusulkan satu sekurang-kurangnya dan lima sebanyak-banyaknya calon Ketua Umum yang diteruskan nanti ke Rais Aam dan AHWA terpilih," imbuh dia.
Bantah ada intervensi Istana
Gus Ipul juga membantah isu yang menyebut adanya intervensi Istana Kepresidenan dalam proses pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU.
Ia memastikan seluruh proses Muktamar ke-35 NU berlangsung tanpa campur tangan pihak eksternal.
"Tidak ada intervensi, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dalam proses muktamar ini," kata Mensos tersebut.
Gus Ipul juga menepis isu yang menyebut KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin merupakan pasangan yang telah disiapkan atau didukung Istana.
"Ah, itu isu-isu aja. Banyak isu di luar sana ya. Banyak sekali, dulu tahu sendiri kan isunya kayak apa ini. Tapi ternyata kita lihat semua berjalan lancar, ya," ujarnya.
"Berita-berita yang selama ini kita lihat di medsos kadang-kadang itu jauh dari kenyataan, ya," sambungnya.
Menurut Gus Ipul, NU telah melalui 35 kali muktamar dalam berbagai situasi. Ia mengatakan organisasi tersebut memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.
"NU sudah muktamar ke-35 ya, dalam situasi dan kondisi yang macam-macam dan NU punya cara untuk menyelesaikan semua masalah. NU juga tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada," tuturnya.
"Jadi saya bisa pastikan bahwa tidak ada itu intervensi," imbuh dia.
Baca selengkapnya di sini.
(tim/isn)