Habib Klaim Prabowo Lebih Demokratis dari Pemerintah Sebelumnya

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih demokratis dari pemerintahan sebelumnya.

Hal itu disampaikan Habib dalam rapat audiensi lanjutan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (7/9).

Lihat Juga : Prabowo: Garibaldi Akan Diubah Jadi Kapal Induk Helikopter dan Drone

"Pemerintahan Pak Prabowo saat ini dengan sebelumnya, mohon maaf, sekarang jauh lebih demokratis," kata Habib dalam rapat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meyakini potensi RUU Perampasan Aset akan menjadi alat kekuasaan jauh lebih kecil. Menurut Habib, potensinya justru lebih besar pada era sebelumnya karena banyak yang mencurigai naskah RUU tersebut jauh lebih ekstrem.

"Ada juga yang curiga draf yang lebih ekstrem itu yang beredar di zaman pemerintahan sebelum Pak Prabowo, justru itu draf yang akan digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politik pemerintahan saat itu," kata Habib.

"Gejala menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan menurut saya sekarang jauh lebih ringan daripada pemerintahan sebelumnya," imbuhnya.

Lihat Juga : Kapolri Sebut 8 Perusahaan Sedang Diusut Terkait Kasus Karhutla

Habib lebih lanjut mengaku heran kini ada pihak yang pro dan kontra terkait 13 tindak pidana yang masuk lingkup perampasan aset. Padahal, pihaknya sejak awal terus didesak agar RUU tersebut segera disahkan.

Dia memastikan implementasi RUU Perampasan Aset ke depan akan selalu melihat di negara-negara maju. Namun, dia juga mewanti-wanti dan mempertimbangkan apakah integritas aparat penegak hukum bisa sama berintegritasnya.

"Kalau di negara maju sih oke, mungkin ya aparat penegak hukumnya berintegritas, enggak nyuap, enggak mengkriminalisasi lawan politik, enggak mengkriminalisasi orang yang kritis, gitu kan," kata dia.

Habib pun berjanji RUU Perampasan Aset tak menjadi alat kekuasaan setelah resmi disahkan. Menurut Habib, pihaknya akan tetap berpikir sebagai rakyat biasa.

Lihat Juga : Alasan DPR Mau Pidana Pajak dan Perbankan Masuk RUU Perampasan Aset

Dia mengaku pernah menjadi bagian dari partai pendukung kekuasaan, dan merasa sakit melihat hukum dijadikan alat. Sehingga, Habib kini berpikir agar undang-undang Perampasan Aset tak menjadi alat bagi penguasa setelahnya.

"Bagaimana kelak ketika kita tidak ada kekuasaan, undang-undangnya digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya? Itulah yang selalu kami pikirkan," ujarnya.