Pemerintah menetapkan tiga kelompok sekolah yang menjadi prioritas dalam program revitalisasi satuan pendidikan pada 2026.
Ketiganya yakni sekolah terdampak bencana, sekolah dengan kondisi rusak berat, serta sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan program revitalisasi pada tahun ini menyasar puluhan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk revitalisasi tahun 2026 ini, prioritas kami itu ada tiga. Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T," kata Mu'ti kepada wartawan, Jumat (11/9).
Ia mengatakan pemerintah telah mulai melakukan pembangunan terhadap 11.744 satuan pendidikan. Lebih dari 1.000 satuan pendidikan di antaranya disebut telah menyelesaikan proses revitalisasi.
Selain itu, pemerintah juga mulai menjalankan program revitalisasi yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Secara keseluruhan, pemerintah merencanakan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan sepanjang 2026.
"Jadi tahun ini, 2026 itu kita rencanakan melakukan revitalisasi Kemendikdasmen dan juga kementerian terkait itu 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," ucap dia.
Mu'ti menyebut jumlah sekolah yang akan direvitalisasi juga berpotensi bertambah. Sebab, ada efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan melalui sistem swakelola yang melibatkan sekolah.
Mu'ti menjelaskan sistem swakelola memberikan sejumlah manfaat. Selain lebih efisien dari sisi biaya, pengerjaan oleh sekolah juga dinilai dapat meningkatkan kualitas pembangunan karena sekolah terlibat langsung dalam prosesnya.
Menurut dia, skema tersebut sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tenaga kerja dan material pembangunan dapat diperoleh dari wilayah setempat sehingga turut menggerakkan perekonomian daerah.
"Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri, jadi mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya," katanya.
Ia menambahkan pembangunan secara swakelola juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Sejumlah sekolah, khususnya sekolah swasta, bahkan mendapat dukungan berupa swadaya masyarakat untuk melengkapi pembiayaan revitalisasi.
Mu'ti turut memastikan program tersebut tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Kata dia, keberadaan sekolah swasta memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan.
"Sasaran kami tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta. Karena kami berpendapat bahwa dukungan sekolah swasta juga sangat besar untuk menyukseskan program-program pemerintah, khususnya revitalisasi," tutur dia.
Lebih lanjut, ia pun meminta masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan program revitalisasi agar berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan.
"Kami juga mohon dukungan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, dipastikan tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan," kata dia.
(dis/fra)