Penyesuaian TKD, Kemendagri Minta Pemda Kreatif Cari Sumber Ekonomi

Pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah lebih kreatif mencari sumber-sumber baru untuk menggerakkan perekonomian daerah di tengah penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah tidak otomatis menjadi alasan pertumbuhan ekonomi melambat. Menurutnya, belanja pemerintah hanya salah satu komponen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Government spending atau kegiatan administrasi pemerintah itu hanya salah satu komponen saja untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi," kata Bima di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9).

Oleh karena itu, Bima menilai penyesuaian TKD tidak semestinya dijadikan alasan tunggal untuk tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Bima bahwa pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mengembangkan sektor-sektor potensial melalui penguatan ekosistem ekonomi, termasuk mendorong investasi dan hilirisasi sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Bima mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang dinilai mampu menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi meski menghadapi keterbatasan APBD.

"Dalam kondisi yang sama, dalam konteks penyesuaian TKD yang sama, tapi Kabupaten Sidrap itu melejit, tumbuh, karena mampu untuk membangun ekosistem tadi, mampu untuk membangun hilirisasi pangan dengan keterbatasan APBD," ungkapnya.

Bima meminta kepala daerah terlebih dahulu memahami komponen-komponen yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebelum menentukan strategi pembangunan.

"Nomor satu, memahami dulu bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, komponennya apa saja, kemudian diidentifikasi," katanya.

Bima menekankan setiap daerah memiliki potensi yang berbeda sehingga strategi pengembangan ekonomi tidak dapat diseragamkan.

"Setiap daerah itu pasti ada hal yang bisa didorong sesuai dengan potensinya masing-masing," lanjutnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang disebut telah mencapai 6,8 persen, Bima mengapresiasi capaian tersebut. Sehingga inflasi di Sulsel masih terkendali.

Namun, menurut Bima, tantangan berikutnya bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut merata hingga kabupaten dan kota.

"PR-nya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di kota-kabupaten," ujarnya.

Pertumbuhan tersebut, kata Bima, juga harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Karena itu, Bima mendorong pemerintah daerah memperkuat ekosistem ekonomi di masing-masing wilayah dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, meski ruang fiskal daerah mengalami penyesuaian.

"Ya, sambil ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah," kata Bima.