Jejak Nusron Wahid, Disorot Kasus HGB hingga Mundur Pengurusan Golkar

Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tengah menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan kementeriannya.

Pada Senin (14/9) lalu, KPK melakukan OTT di kawasan Jabodetabek dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK sebut empat di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan dari Nusron. Keempatnya ialah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin (pihak swasta), dan Muhammad Fakhry (pihak swasta).

Selain nama-nama tersebut, tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbh Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Rizal Pahlevi (pihak swasta).

Terkait kasus tersebut, Nusron menyatakan menghormati proses yang sedang berjalan dan akan kooperatif untuk membantu lembaga antirasuah mengungkap secara terang kasus di kementeriannya.

"Pertama kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan ikuti, dan kami akan membantu proses yang ada di sini," kata Nusron di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/9).

Ia berharap kasus yang menjerat bawahannya akan membuat proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR/BPN.

Nama Nusron juga sempat disebut dalam sidang korupsi Kuota Haji Kementerian Agama.

Dalam perkara tersebut, mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, pernah mengungkap adanya permintaan uang sebesar USD1 juta yang dikaitkan dengan Nusron. Saat itu, Nusron menjabat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI 2024.

Sosok Nusron Wahid

Pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah pada 12 Oktober 1973 ini menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Kudus dan melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

Selama masa perkuliahannya, Nusron aktif dalam berbagai organisasi di antaranya Senat Mahasiswa, serta menjadi Ketua Majalah Kampus Suara Mahasiswa UI dan turut mendirikan Forum Ilmiah Kajian Islam.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Magister pada tahun 2011.

Nusron memulai karirnya di bidang politik pada tahun 2004 saat terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam tugasnya sebagai anggota dewan, ia menjalankan tugasnya di Komisi IV.

Di internal Partai Golkar, Nusron juga pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi. Dalam kepengurusan Golkar 2024-2029 misalnya, Nusron menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian.

Kemudian 2014 hingga 2019, Nusron tercatat menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Lalu, Nusron juga tercatat didapuk menjadi Ketua Pansus Haji yang dibentuk oleh DPR pada 2024 lalu. Pansus ini diketahui dibentuk untuk mengawasi dan menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pembagian serta penetapan kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Selain aktif di dunia politik, Nusron juga memiliki pengalaman panjang dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Pada 2011 hingga 2016, ia menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).

Hingga akhirnya pada 21 Oktober 2024, Nusron resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Harta kekayaan

Nusron Wahid melaporkan total kekayaan bersih sebesar Rp22.762.598.724 atau Rp22,7 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025.

Jumlah tersebut merupakan nilai kekayaan setelah dikurangi kewajiban atau utang yang dimiliki Nusron. Dalam laporan tersebut, total harta yang tercatat sebelum dikurangi utang mencapai Rp23.862.598.724 atau Rp23,8 miliar.

Nusron tercatat memiliki kewajiban berupa utang sebesar Rp1,1 miliar. Setelah dikurangi nilai utang tersebut, kekayaan bersih yang dilaporkan menjadi Rp22.762.598.724.

Jika dibandingkan dengan LHKPN periodik 2024, terjadi peningkatan nilai kekayaan. Pada laporan 2024, Nusron melaporkan kekayaan sebesar Rp21.875.025.024.

Dengan demikian, kekayaan bersih Nusron dalam LHKPN periodik 2025 meningkat sekitar Rp887,57 juta dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya.

Mundur dari kepengurusan Golkar

Nusron Wahid disebut sudah mundur dari kepengurusan Golkar sejak lebih dari enam bulan lalu.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan pengunduran diri itu disampaikan Nusron langsung kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

"Ya mundur. Pak Nusron menyampaikan langsung ke Ketua Umum. Seingat saya lebih enam bulan lalu," kata Sarmuji saat dihubungi, Minggu (20/9).

Sarmuji tidak menjelaskan alasan Nusron mundur. Namun, ia mengatakan Nusron masih berstatus kader Golkar.

"Mundur sebagai pengurus DPP Golkar," ujarnya.