Komisi II DPR Panggil Ombudsman Soal Kasus Lapas Cibinong Besok
Komisi II DPR menjadwalkan rapat bersama Ombudsman RI untuk membahas temuan sejumlah fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA, Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (29/9) besok.
"Insyaallah besok jam 14.00 WIB, Ombudsman kami panggil," ujar Rifqi saat dihubungi, Senin (28/9).
Pernyataan itu disampaikan Rifqi sekaligus merespons Komisi XIII yang mengaku tak menerima jawaban untuk memanggil Ombudsman dalam rapat bersama Ditjen Pemasyarakatan, hari ini Senin (28/9).
Permintaan Komisi XIII disampaikan karena Ombudsman merupakan mitra Komisi II DPR yang membidangi urusan politik dan pemerintahan.
Rifqi menjelaskan pihaknya tidak ingin terkesan menghadap-hadapkan sesama lembaga pemerintah, dalam hal ini Ombudsman dan Ditjen Pemasyarakatan dalam kasus Lapas Cibinong.
Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, pihaknya selalu mendorong mitra kerja, termasuk Ombudsman bekerja secara menyeluruh, bukan dengan asas kasuistik.
"Ombudsman itu bukan menangani persoalan berdasarkan fakta-fakta pada titik-titik tertentu, tetapi kemudian mengambil berbagai macam fakta di seluruh Indonesia untuk melakukan rekomendasi pelayanan publik," ujar Rifqi.
Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan bahwa temuan Ombudsman juga menjadi prioritas pihaknya saat ini. Oleh karena itu, dia menilai wajar jika kasus itu bisa dibahas di Komisi II.
"Memang kita juga ingin adakan rapat dengan Ombudsman, dan wajar sebagai mitra Komisi II diprioritaskan jadwalnya," kata Dede.
Ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat Komisi XIII sempat menjadi sorotan hari ini. Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya dalam rapat mengaku sudah bersurat dengan Komisi Il yang bermitra dengan Ombudsman untuk rapat pada hari ini, namun surat belum berbalas. Meski begitu, rapat tetap berlangsung.
"Awalnya kita juga mengundang Ombudsman, dan secara agenda rapat, Komisi 13 ingin mendapatkan pandangan, bukan pandangan, hasil investigasi Ombudsman RI ke Lapas Cibinong. Tetapi surat yang kami layangkan dari Komisi 13 DPR RI belum direspons oleh komisi yang bermitra dengan Ombudsman," kata Willy saat memimpin rapat itu.
(thr/gil)