Kalapas Cibinong Nonaktif Sebut Tak Ada CCTV di Rumah Dinas Mewah

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto, mengakui tidak ada CCTV di area yang diklaim sebagai rumah dinas yang menjadi sorotan beberapa waktu belakangan.

Rumah dinas dengan fasilitas lengkap itu diketahui usai Ombudsman RI melakukan sidak pada Rabu (23/9).

Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo awalnya mempertanyakan soal barang-barang seperti kulkas, sofa hingga adanya pigura foto narapidana Jimmy Masrin di rumah dinas itu. Yanuar lalu mempertanyakan apakah ada CCTV di rumah dinas tersebut.

"Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV enggak, Pak?" tanya Yanuar.

Wisnu menjawab dengan menyatakan tidak ada CCTV di area rumah dinas pejabat. Ia menyatakan CCTV hanya dipasang di blok-blok lapas. Yanuar lalu mencecar Wisnu alasan tidak memasang CCTV di area rumah dinas.

"Kenapa tidak ada? Anda 3 tahun loh di sana. Menurut Anda penting enggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?" tanya Yanuar.

Yanuar bertanya apakah CCTV tidak pasang karena untuk menutupi pemberian fasilitas mewah kepada warga binaan.

"Apa hanya untuk menutup-nutupi memberikan fasilitas kepada warga binaan?" tanya Yanuar.

"Tidak, bapak," jawab Wisnu.

Yanuar merasa aneh selama tiga tahun menjabat sebagai kalapas, Wisnu tidak mengajukan anggaran untuk memasang CCTV di area rumah dinas.

"Kan aneh, ada 3 tahun di sana, ada 3 periodik anggaran, Anda tidak mengajukan untuk pemasangan CCTV. Kan konyol namanya ini," kata Yanuar.

"Padahal kalau itu ada, selesai kok. Kita tahu siapa yang keluar masuk di situ, siapa yang angkat-angkat barang di sana. Ya, kan? Ini kita harus jelaskan ke publik, Pak, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya," sambungnya.

Hasil sidak Ombudsman mengungkap temuan sejumlah bangunan berfasilitas lengkap yang ditemukan timnya di area Lapas Cibinong. Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya.

Tim Ombudsman sempat meminta keterangan salah seorang penghuni fasilitas tersebut. Orang itu berstatus warga binaan alias narapidana dan mengaku membayar untuk bisa menempatinya. Pihak lapas mengatakan bangunan berfasilitas lengkap di lapas itu merupakan rumah dinas jabatan.