APBD Terkuras, Pemko Palangka Raya Sebut Tak Mampu Lagi Atasi Karhutla

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung berbulan-bulan mulai menguras kemampuan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak bahkan menyebut kondisi APBD semakin berat dan terancam minus memasuki awal Oktober 2026.

"APBD kita sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya sampai awal Oktober, APBD kita sudah minus," kata Arbert, Rabu (30/9) dikutip dari detikKalimantan.

Hal tersebut disampaikannya untuk menggambarkan besarnya beban anggaran yang harus ditanggung Pemko Palangka Raya guna penanganan karhutla sejak status tanggap darurat ditetapkan pada Juni 2026.

Dia bilang selama berbulan-bulan terakhir APBD menjadi salah satu sumber utama untuk menopang berbagai kebutuhan operasi menangani karhutla di lapangan. Semua itu mulai dari dukungan pemadaman hingga operasional personel yang terlibat dalam penanganan karhutla.

"Namun, panjangnya masa penanganan membuat kebutuhan anggaran terus berjalan. Sementara kemampuan keuangan daerah memiliki batas," kata Arbert.

Hak petugas tertunggak

Menurut Arbert, dampaknya tidak hanya dirasakan pada operasional penanganan. Hak para petugas yang selama ini berjibaku di lapangan juga ikut terdampak untuk tertunggak.

Dia bilang dana harian atau upah bagi personel yang terlibat dalam penanganan karhutla disebut hingga kini belum dibayarkan. Arbert mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian Pemko Palangka Raya, karena personel di lapangan tetap membutuhkan dukungan untuk menjalankan tugas di tengah penanganan karhutla yang belum sepenuhnya berakhir.

APBD Perubahan

Arbert menerangkan, Pemko Palangka Raya sebelumnya telah menyiapkan penguatan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mendukung penanganan karhutla dan kebencanaan. Namun, kebutuhan yang terus berlangsung membuat tambahan dukungan anggaran dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat menjadi penting.

"Persoalan tersebut menunjukkan bahwa karhutla yang berkepanjangan bukan hanya menguras tenaga petugas di lapangan, tetapi juga menekan kemampuan fiskal pemerintah daerah," ujarnya.

Pemko Palangka Raya kini dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga operasi penanganan tetap berjalan sekaligus memastikan hak personel yang terlibat dapat dipenuhi di tengah kondisi APBD yang semakin terbatas.

Sebaran hotspot di Kalteng

Sementara itu, jumlah sebaran hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di Kalimantan Tengah disebut sudah mengalami penurunan.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Kehutanan melalui Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi), jumlah hotspot di Kalteng turun dari 134 titik menjadi 37 titik dalam sehari. Artinya, terjadi penurunan sebanyak 97 titik atau sekitar 72,4 persen dibandingkan sehari sebelumnya.

Demikian data ini disampaikan Kementerian Kehutanan dalam siaran pers pada Selasa kemarin. Mengutip dari detikKalimantan, Kalteng menjadi salah satu provinsi prioritas pengendalian karhutla oleh Kemehut. Setelah mengalami peningkatan hingga mencapai 523%, per Senin (28/9), Kemenhut mencatat penurunan hotspot terbesar di Kalteng.

Pada Minggu (27/9), masih terdeteksi 134 hotspot high confidence di Kalteng. Sehari kemudian, jumlahnya berkurang menjadi 37 titik. Jumlah hotspot berkurang 97 titik atau mencapai 72,4%.

Meskipun mengalami penurunan, Kalteng masih menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla oleh pemerintah pusat, disusul Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Dari enam provinsi prioritas, jumlah hotspot high confidence secara keseluruhan turun dari 204 menjadi 162 titik, berkurang 42 titik atau sekitar 20,6 persen. Sumatera Selatan justru mengalami kenaikan dari 29 menjadi 96 titik, sedangkan Jambi meningkat dari 5 menjadi 25 titik.

Sementara Kalimantan Selatan juga ikut mengalami penurunan dari 25 menjadi 4 titik, Kalimantan Barat dari 11 titik menjadi nihil, dan Riau tetap nihil.

Dalam siaran persnya, Kementerian Kehutanan menyebut operasi tetap diperkuat di wilayah yang mengalami peningkatan maupun masih memiliki aktivitas hotspot tinggi, termasuk Kalteng.

Walaupun tercatat turun, angka hotspot bukan berarti jumlah kejadian kebakaran di satu wilayah. Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi oleh satelit, bukan jumlah kejadian kebakaran. Pemantauan dilakukan menggunakan data satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20.

Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu tiap indikasi yang muncul masih perlu diverifikasi melalui groundcheck atau pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan apakah benar terjadi kebakaran.

Baca berita lengkapnya di sini.