BNPB Ungkap 96,07 Hektare Lahan Masih Terbakar di 6 Provinsi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi tercatat mencapai 527,6 hektare.

Jumlah tersebut berdasarkan pemantauan per 28 September. Dari jumlah itu, 431,53 hektare di antaranya telah berhasil dipadamkan dan sisanya masih belum padam.

"431,53 hektare di antaranya telah berhasil dipadamkan melalui operasi darat seluas 369,03 hektare dan operasi udara 62,5 hektare. Sementara itu, luas lahan yang masih belum padam tercatat 96,07 hektare," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (30/9).

Berton mengatakan jika dibandingkan dengan data 27 September 2026, sisa lahan yang belum padam mengalami penurunan sebesar 62,29 hektare dari sebelumnya 158,36 hektare.

Penurunan terbesar tercatat di Kalimantan Tengah sebesar 46,70 hektare, disusul Kalimantan Selatan 17,74 hektare, Jambi 1,50 hektare, dan Kalimantan Barat 1 hektare. Namun, peningkatan sisa lahan yang belum padam terjadi di Sumatera Selatan sebesar 4,15 hektare dan Riau sebesar 0,5 hektare.

Disampaikan Berton, penanganan karhutla terus dilakukan melalui pengerahan personel satuan tugas (Satgas) darat yang didukung berbagai peralatan pemadaman. Antara lain pompa pemadam, pompa apung dan jinjing, selang, mobil tangki, kendaraan operasional, alat berat, perlengkapan pelindung diri, drone, GPS, serta sarana komunikasi.

Pada operasi darat, personel disiagakan di enam provinsi prioritas dengan kekuatan yang bervariasi. Riau mengerahkan 14.837 personel, Kalimantan Selatan 7.927 personel, Sumatera Selatan 11.026 personel, Kalimantan Tengah 4.686 personel, Jambi 5.984 personel, dan Kalimantan Barat 14.575 personel.

"Kekuatan tersebut mendukung upaya pemadaman langsung, penyekatan titik api, pembasahan, serta pendinginan lahan, terutama pada kawasan gambut yang berpotensi menyimpan bara api di bawah permukaan," tutur Berton.

Selain operasi darat, BNPB juga mengoptimalkan dukungan operasi udara melalui patroli, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan water bombing. Dukungan armada udara mencakup 56 unit, yang terdiri dari 13 unit patroli/OMC dan 43 unit water bombing.

Di sisi lain, Berton turut membeberkan penanganan karhutla di Kalimantan menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya kebakaran pada lahan gambut, keterbatasan akses dan sumber air, angin kencang, serta kabut asap yang menurunkan jarak pandang dan membatasi patroli udara maupun pelaksanaan water bombing.

Untuk mengatasi hal tersebut, tim melanjutkan pemadaman, penyekatan, pembasahan dan pendinginan gambut, menempatkan tangki air portabel, mengoptimalkan pompa dan sumber air alternatif, serta memanfaatkan drone termal dan injeksi air atau surfaktan untuk mendeteksi dan memadamkan api bawah permukaan.

"Pelaksanaan water bombing diprioritaskan setelah kondisi jarak pandang memenuhi batas aman penerbangan," ucap Berton.

Sementara itu, di wilayah Sumatera, kendala penanganan meliputi kondisi lahan kering dan gambut, keterbatasan sumber air, sulitnya menjangkau kepala api, perubahan arah angin, serta kesiapan sebagian armada water bombing.

Disampaikan Berton, upaya yang dilakukan mencakup pembangunan embung dan kanal penampungan air, pembuatan sekat bakar, pembukaan akses menuju titik api, serta pemadaman dan pendinginan lanjutan. Selain itu, BNPB juga mengoptimalkan dan mereposisi armada water bombing yang siap beroperasi berdasarkan skala prioritas penanganan.

Namun, Berton mengatakan pelaksanaan OMC juga menghadapi tantangan berupa pertumbuhan dan sebaran awan potensial yang belum merata serta rendahnya kandungan uap air di sebagian wilayah. Karenanya, pemantauan pertumbuhan awan dilakukan secara berkelanjutan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Di sisi lain, lanjut Berton, kabut asap yang ditimbulkan karhutla berdampak terhadap penurunan kualitas udara, gangguan jarak pandang, peningkatan risiko gangguan kesehatan, serta penyesuaian kegiatan pendidikan di sejumlah wilayah.

"Upaya penanganan dilakukan melalui pemantauan kualitas udara dan jarak pandang secara berkala, pembagian masker kepada masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan, serta penerapan pembelajaran jarak jauh secara situasional sesuai kondisi masing-masing wilayah," tutur dia.

Lebih lanjut, Berton menyebut BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait terus memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla melalui optimalisasi sumber daya darat dan udara.

"Sinergi tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman, mencegah meluasnya kebakaran, serta meminimalkan dampak asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat," ujarnya.