Said Abdullah: Setiap Rupiah APBN 2027 Harus Bermakna Bagi Rakyat

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati gambaran umum dan arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Dalam struktur anggaran yang dirancang, alokasi belanja negara ditetapkan mencapai Rp4.106,3 triliun. Nilai tersebut disiapkan guna menopang keberlanjutan pembangunan nasional, memperkuat jaring pengaman sosial, serta mendorong pemerataan ekonomi di seluruh daerah.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa penetapan angka-angka dalam dokumen APBN bukan sekadar prosedur administratif atau formalitas tahunan keuangan negara.

Lebih dari itu, setiap nilai rupiah yang dialokasikan memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup lebih dari 280 juta jiwa penduduk Indonesia.

Kebijakan belanja direncanakan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan pokok, memastikan kepastian harga jual hasil panen petani, menyediakan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjamin perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka. Di balik Rp4.106,3 triliun belanja negara dalam APBN 2027 terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam," ujar Said dalam keterangan resminya.

Guna memastikan efektivitas serta keterukuran dari penggunaan anggaran yang nilainya fantastis tersebut, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyepakati seperangkat indikator makro ekonomi dan target kesejahteraan sosial.

Langkah ini diambil agar realisasi anggaran di lapangan dapat dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator kinerja yang jelas.

Pada sektor pertumbuhan ekonomi, pemerintah mematok target moderat dan optimistis sebesar 6 persen. Laju pertumbuhan ini diharapkan dapat ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi domestik maupun asing, serta perbaikan kinerja ekspor nasional.

Di samping memacu laju pertumbuhan ekonomi, APBN 2027 juga memuat sejumlah target perbaikan kualitas hidup masyarakat. Angka kemiskinan nasional diproyeksikan dapat ditekan hingga berada pada kisaran 6 hingga 6,5 persen.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menyusut ke rentang 4,30 hingga 4,87 persen.
PNG

Dari sisi pemerataan pendapatan, tingkat ketimpangan ekonomi atau rasio Gini diarahkan membaik ke angka 0,360 hingga 0,365. Target-target sosial tersebut bakal ditopang oleh ketersediaan lapangan kerja baru yang diproyeksikan mampu menyerap antara 2,57 juta hingga 3,49 juta tenaga kerja.

Said mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan dampak nyata jika tidak diimbangi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh lapisan masyarakat.
PNG

"Angka-angka tersebut membawa satu pesan penting: pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat," tuturnya.

Untuk mengimbangi besarnya rencana pengeluaran belanja negara, pemerintah dibebani target untuk mengumpulkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun. Penerimaan tersebut direncanakan bersumber dari penerimaan perpajakan, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Adanya selisih antara total alokasi belanja sebesar Rp4.106,3 triliun dan target pendapatan sebesar Rp3.435,1 triliun menciptakan celah defisit anggaran senilai Rp671,2 triliun.

Nilai defisit itu setara dengan 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang secara regulasi masih berada dalam batas aman undang-undang keuangan negara di bawah 3 persen.

Kendati batas defisit masih terkendali, manajemen risiko terhadap potensi pelebaran celah anggaran menjadi perhatian utama pihak legislatif.

Banggar DPR menekankan bahwa menjaga disiplin fiskal adalah syarat mutlak agar struktur APBN tetap sehat dan berdaya tahan dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Menurut Said, apabila realisasi pendapatan negara mengalami kegagalan atau tidak mencapai target yang telah disepakati, pemerintah akan diperhadapkan pada dua pilihan skenario yang sama-sama membawa konsekuensi berat.
PNG

Skenario pertama yang berpotensi terjadi adalah pembengkakan angka defisit dari rencana awal. Jika defisit meningkat, pemerintah terpaksa menutupi kekurangan pembiayaan tersebut melalui penarikan pinjaman atau utang baru.

Pilihan ini secara otomatis akan memperbesar beban pembayaran bunga dan pokok utang yang harus ditanggung oleh APBN pada periode-periode mendatang.

Secara historis, beban pembayaran bunga utang negara terus menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, kewajiban pembayaran bunga utang mencaplok sekitar 10 persen dari total pendapatan negara.

Proporsi itu tercatat meningkat signifikan hingga menyentuh angka 19 persen pada tahun 2026, dan berpotensi terus merambat naik apabila target porsi defisit gagal dikendalikan secara ketat.

Skenario kedua adalah melakukan penyesuaian berupa pemangkasan atau efisiensi anggaran belanja negara. Langkah koreksi ini dipastikan akan mengganggu jadwal eksekusi berbagai program pembangunan prasarana, penyaluran bantuan sosial, serta pencapaian target-target ekonomi yang sudah direncanakan sebelumnya.

"Banggar DPR berharap disiplin fiskal perlu kita jaga, sebab setiap rupiah dari pendapatan negara tidak tercapai, mengandung pesan, defisit berpotensi semakin besar, atau target belanja yang direncanakan terpaksa harus dipangkas," jelas Said.

Ia menambahkan bahwa dampak dari penarikan utang baru akan membebankan ruang fiskal di masa depan secara jangka panjang.
PNG

"Apabila defisit APBN naik, itu berarti kewajiban menarik utang baru akan semakin besar. Episode berikutnya, beban pembayaran bunga dan pokoknya akan semakin besar di kemudian hari," tambahnya.

Optimasasi Penerimaan Negara

Mengingat besarnya risiko dari kedua pilihan tersebut, keberhasilan pelaksanaan APBN 2027 disebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan negara secara optimal.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor perpajakan serta penggalian potensi PNBP menjadi fokus utama yang harus dijalankan tanpa menekan daya beli masyarakat maupun iklim investasi.

Upaya mengejar target pendapatan negara dinilai sebagai prasyarat utama agar seluruh agenda pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan pembinaan ekonomi rakyat dapat berjalan tanpa halangan anggaran.

Langkah ini menjadi benteng pertahanan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memastikan APBN dapat menjalankan fungsinya sebagai instrumen redistribusi dan perlindungan sosial.

"Bila opsinya memangkas belanja negara, maka sebagian harapan yang ditumpukan terhadap APBN dengan seluruh target ekonomi dan sosialnya perlu dikalkulasikan ulang. Karena itu, usaha mencapai target pendapatan negara sepadan dengan jihad ekonomi untuk negara," tegas Said.

Melalui kesepakatan postur APBN 2027, pemerintah bersama DPR berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pengelolaan keuangan negara agar senantiasa transparan, akuntabel, dan berfokus pada sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"APBN bukan sekadar tentang berapa besar uang yang dapat dibelanjakan negara, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat setelah uang itu dibelanjakan," pungkas Said.