Protes dan Malu, Wakil Ketua DPRD Sukabumi Turunkan Foto Wapres Gibran

Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asy'ari menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran. Rojab berasal dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).

Rojab mengaku merasa malu dengan temuan MK bahwa wakil presiden tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setara SMA di persidangan.

"Ya ini kan menyikapi fakta persidangan kemarin di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan MK... itu kan memang dinyatakan di fakta persidangan bahwa Gibran Rakabuming Raka itu tidak bisa membuktikan berkaitan dengan ijazah setara SMA seperti kayak gitu," ujar Rojab saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/10).

"Meskipun memang di proses persidangan itu tidak terbukti, nah saya sebagai Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ya merasa malu juga kan seperti kayak gitu. Ya terpaksa dengan sikap politik saya," sambungnya.

Rojak menyebut keputusan menurunkan foto Wapres Gibran bersifat sementara. Dia akan memasang lagi foto Gibran jika dalam proses bergulir ditemukan fakta hukum yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum.

"Dan kita tadi menyerahkan, menitipkan dulu ke Sekretariat DPRD. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya," jelasnya.

Ditegaskan Rojab bahwa tindakannya merupakan murni sikap politik pribadi. Ia mengaku belum berkonsultasi secara khusus dengan struktur partai.

Rojak juga menyatakan tindakannya hanya merespons kasus Gibran. Foto Presiden Prabowo Subianto, katanya, tetap terpampang di dinding ruangannya.

"Untuk Presiden saya masih pertahankan, Pak Prabowo ada tetap terpampang di ruangan saya," ucapnya.

Soal tindakannya bisa diikuti fraksi-fraksi lain, Rojab menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing fraksi. Adapun soal wacana pemakzulan Gibran, Rojab menyebut hal itu sudah masuk ranah kewenangan DPR RI.

"Oh saya tidak tahu ya. Kalau impeachment itu kan urusan DPR RI kayak gitu. Tapi mudah-mudahan sikap diturunkan, ya kewenangan saya hanya bisa menurunkan fotonya saja kan kayak gitu. Untuk menurunkan impeachment Gibran itu ya mungkin kewenangannya di DPR RI berdasarkan hasil putusan MK," katanya.

Respons Gibran soal Putusan MK

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan fokus bekerja setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara yang mempersoalkan keabsahan syarat pencalonannya sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Gibran mengaku menghormati seluruh tahapan dan proses yang ada di MK.

"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran kepada wartawan, Rabu.

Gibran juga merespons MK dalam putusannya yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan dirinya memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Gibran lalu menyinggung riwayat pendidikannya saat berkuliah di Singapura.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran.

Sementara itu, Politikus PDIP Guntur Romli menilai putusan MK tersebut membuka fakta penting bagi publik.

Dia menyebut putusan MK tidak membenarkan pencalonan bekas politikus PDIP itu secara substansi. Namun, putusan MK juga membuka fakta kebohongan yang telah masuk dalam dokumen negara. Menurut Gunrom, putusan MK kian meyakinkan proses pencalonan Gibran di Pilpres 2024 dilakukan atas intervensi kekuasaan.

"PDI Perjuangan menegaskan, putusan ini tidak membenarkan pencalonan Gibran secara substansi. Pintu prosedur memang tertutup, tetapi fakta kebohongan Gibran lulus SMA/Sederajat telah tercatat dalam putusan negara," katanya saat dihubungi

MK telah menolak gugatan dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (6/10). Namun, MK mengaku tak menemukan bukti kelulusan sekolah menengah Gibran di Australia dan Singapura

Sementara, anggota DPR dari fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku telah menyarankan agar Gibran mundur sejak proses pembuktian perkara tersebut. Kini, dia memberi opsi bagi Gibran untuk melanjutkan sekolah ke paket c.

"Nah, sekarang terbukti, apakah mau jalani tugas sebagai wapres sambil ambil psket C? Kalau saya pikir, lebih baik mundur lebih terhormat," katanya.

Baca selengkapnya di sini...