Langit Kalteng Menguning Akibat Asap Karhutla, Kategori Sangat Bahaya

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), semakin pekat hingga membuat langit tampak menguning.

Kondisi tersebut turut memicu keluhan gangguan pernapasan dan iritasi mata dari warga.

Berdasarkan pemantauan BMKG Kotawaringin Barat, konsentrasi partikel halus PM2.5 menunjukkan kualitas udara di wilayah tersebut berada dalam kategori sangat berbahaya.

"Betul, kondisi dari data pantauan PM2.5 BMKG, kualitas udara dalam kategori sangat berbahaya. Hal ini selaras dengan kondisi asap dari karhutla yang semakin tebal," ujar petugas BMKG Kotawaringin Barat, Afif Rowina Khairim, Selasa (13/10).

Samsul Hadi, warga Kampung Baru, mengatakan kondisi asap kali ini lebih parah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia mengaku mengalami sesak napas dan mata perih akibat paparan asap.

"Beberapa hari kemarin sudah parah, hari ini terparah. Sesak napas, mata pedih. Asapnya bukan putih lagi, tetapi sudah menguning," kata Samsul, Selasa.

Keluhan serupa disampaikan Rohmat, warga Pasir Panjang. Ia melihat asap berwarna kekuningan menyelimuti jalan yang dilaluinya. Selain mengganggu kenyamanan perjalanan, kondisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi kesehatan.

PM2.5 merupakan partikel pencemar udara berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke saluran pernapasan. Paparan partikel ini berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi orang yang memiliki riwayat asma atau penyakit pernapasan lainnya.

Di tengah memburuknya dampak kabut asap, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menilai karhutla di wilayahnya belum perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.

Ia menegaskan penetapan status tersebut memiliki ketentuan yang harus dipenuhi.

"Bencana nasional itu ada ketentuannya, tidak sembarang angka," ujar Agustiar.

Agustiar menyebut hampir 6.000 kejadian kebakaran telah tercatat di Kalimantan Tengah, dengan luas lahan terbakar diperkirakan lebih dari 18.000 hektare.

Dampak kebakaran, menurutnya, mulai dirasakan masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas kerja dan kegiatan ekonomi hingga persoalan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Ia menjelaskan penetapan status bencana nasional bukan kewenangan pemerintah daerah semata. Keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi serta ketentuan yang berlaku.

"Namun penetapan bencana nasional bukan keputusan yang dapat ditentukan pemerintah daerah sendiri. Kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi dan ketentuan yang berlaku," lanjutnya.

Agustiar juga mengatakan penanganan karhutla menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat di sejumlah provinsi. Namun, tingkat kebakaran di berbagai daerah perlu dievaluasi secara menyeluruh sebelum status bencana dan langkah penanganan ditentukan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berupaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. Salah satu langkah yang dilakukan ialah membuka rumah oksigen untuk membantu warga yang membutuhkan dukungan pernapasan.

"Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng tetap melakukan sejumlah upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. Salah satunya dengan membuka rumah oksigen sebagai fasilitas pendukung bagi warga yang membutuhkan bantuan pernapasan," katanya.

Prabowo gelar Ratas Karhutla

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10) malam.

Rapat terbatas yang secara khusus membahas karhutla di Istana diikuti oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dikutip dari akun resmi media sosial Sekretariat Kabinet, dalam rapat tersebut dilaporkan sejumlah perkembangan dan langkah penanganan karhutla. Salah satunya berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman.

Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.

Selain itu, operasi darat didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman.

Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

"Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran," tulis akun resmi Sekretariat Kabinet.

Baca selengkapnya di sini.