Politikus PKB Sorot 3 Bulan Karhutla: Hidup Warga Seperti di Neraka

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan mengatakan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan beberapa bulan terakhir sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Ia mengibaratkan masyarakat terdampak seperti hidup di neraka imbas karhutla.

"Kondisi saat ini sudah di ambang sangat berbahaya bagi Kesehatan masyarakat, 3 bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak. Penderitaan apalagi yang kau dustakan," kata Daniel saat dihubungi, Selasa (13/10).

Anggota dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini menilai pemerintah memang sudah melakukan upaya, tapi upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil signifikan.

Ia menyebut situasi di Kalimantan masih diselimuti asap masih tebal, berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah dan ekonomi masyarakat.

Daniel mendesak karhutla dijadikan statusnya sebagai bencana nasional.

"Dengan waktu yang sudah 3 bulan ini pemerintah harus mengambil langkah strategis, salah satunya menetapkan status bencana Karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional," ujarnya.

Menurutnya, langkah penetapan status bencana nasional harus ditempuh agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi karhutla, termasuk kepada warga yang terdampak.

"Bantuan luar negeri juga kita butuhkan, kita tidak menutup diri, ini bukan menunjukkan pemerintah lemah tapi ini masalah yang sangat besar, dan berdampak antar negara yang butuh kerjasama antar kawasan. Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan Karhutla ini," katanya.

Ia kembali meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

Daniel juga mengusulkan anak kecil dan orang tua diungsikan ke daerah yang aman dari asap.

"Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla," katanya.

Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi di Indonesia yang masih dalam proses pemadaman akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mengacu pada paparan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), keenam provinsi itu meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

"Berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman," kata Seskab Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya di Instagram @sekretariat.kabinet usai rapat dengan Presiden Prabowo dan jajaran terkait soal penanganan karhutla, Senin (12/10) malam.