Gus Mus hingga Romo Magnis Desak Status Bencana Nasional Karhutla

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

GNB merupakan gerakan etis sekaligus non-partisan yang diinisiasi sejumlah tokoh bangsa, mulai dari istri Presiden ke-4 RI Gus Dur, Nyai Sinta Nuriyah Wahid, K.H. Mustofa Bisri alias Gus Mus, Franz Magnis Suseno, M. Quraish Shihab, hingga Ignatius Kardinal Suharyo.

"Negara harus segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai Bencana Nasional sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga hak-hak dasar warga negara terdampak bisa cepat terpenuhi," kata GNB mengutip keterangannya, Selasa (13/10) malam.

GNB mengatakan langkah itu juga dapat membuat upaya penanggulangan karhutla bisa menjadi lebih serius dan fokus, menyeluruh, serta terintegrasi.

GNB mengatakan dorongan itu atas pertimbangan masifnya kebakaran hutan yang sudah berlangsung lama dan belum menunjukkan tanda perbaikan yang signifikan.

Selain itu, GNB menyoroti dampak karhutla terhadap kualitas kehidupan warga sehari-hari di lokasi sekitar karhutla.

Ditegaskan GNB bahwa kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara harus menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama penanganan karhutla.

GNB menyatakan pemerintah selaku penanggung jawab tertinggi pemenuhan hak atas kesehatan warga negara harus segera meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga terdampak, khususnya bagi perempuan dan anak serta mereka yang memiliki kerentanan khusus dalam situasi bencana.

Selain itu, GNB menyatakan bahwa pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan kepada siapapun yang menjadi terduga pelaku, khususnya kepada korporasi besar yang memiliki kewajiban mencegah kebakaran dan tanggung jawab lebih atas terjaminnya daya dukung lingkungan.

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera memperbaiki komunikasi publiknya dan berhenti untuk menyalahkan faktor alam, karena semua kebakaran hutan selalu diawali dengan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan besar," tulis GNB.

Lalu, GNB menyatakan pemerintah juga perlu membuka diri dalam memberikan akses kepada negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang ingin membantu penanggulangan bencana.

Kemudian, pemerintah juga harus segera mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang terdampak.

"Negara memastikan dan mengambil langkah-langkah dan strategi pencegahan dan melarang dengan keras penggunaan api untuk pembukaan lahan pertanian besar," ucap GNB.

Karhutla melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat bersama Presiden Prabowo pada Senin (12/10) malam menyebut masih ada 639,23 hektare lahan yang masih terbakar dan dalam proses pemadaman yang tersebar di enam provinsi di Indonesia.

Ia menyebut hingga kini masih ada dua provinsi yang menjadi fokus penanganan yakni, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Teranyar, ia mengungkap temuan baru kebakaran hutan dan lahan seluas 513,89 hektare di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Dalam rapat itu, Prabowo menekankan bahwa pemadaman karhutla ini menjadi prioritas utama pemerintah.

Ia menginstruksikan jajarannya mengerahkan segala daya dan upaya agar segera persoalan ini dapat segera teratasi.

Dalam rapat yang dihadiri jajaran terkait itu, mulai dari Menko Polkam Dudung Abdurachman, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin itu, Prabowo meminta mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dalam upaya pemadaman ini.

"Dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan," ucap Prabowo.