Pemilu 2029 masih terpaut sekitar tiga tahun dari sekarang. Namun, sejumlah partai politik telah mencuri start menyatakan dukungan untuk Presiden RI Prabowo Subianto memimpin di periode kedua.
Tercatat setidaknya ada tiga parpol yang telah menyatakan dukungan sedari dini ke Prabowo. Mereka ialah Golkar, PKB, dan PAN. Partai lain yang tergabung dalam koalisi pemerintah seperti PKS, NasDem, dan Partai Demokrat, belum menentukan sikap.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro berpendapat dukungan dini dari sejumlah partai itu dapat dilihat sebagai sinyal kedekatan politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, bagi partai yang belum menentukan sikap dinilai masih memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai pilihan.
"Namun, keduanya belum cukup untuk memastikan motif maupun arah koalisi pada 2029," ucap Verdy lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/3).
Ia mencontohkan, misalnya PKB dan Demokrat yang mengambil pendekatan komunikasi politik yang berbeda.
Ia menyebut PKB memilih lebih awal mengirimkan sinyal dukungan kepada Prabowo, sementara Demokrat memilih menjaga fleksibilitas politik dengan belum mengunci sikap elektoralnya.
"Sikap politik ini tentu punya dasar, mengingat Demokrat mempunyai kandidat potensial seperti figur AHY yang relatif cukup mendapatkan atensi publik. Dalam politik koalisi, dukungan lebih dini bisa menjadi investasi politik untuk memperkuat kedekatan dengan pusat kekuasaan," ujar dia.
Dilema partai koalisi
Verdy pun menyatakan bahwa pemanasan politik menuju 2029 sudah dimulai, tetapi belum dalam bentuk pertarungan elektoral terbuka.
Ia mengatakan yang sedang terjadi adalah konsolidasi kekuatan, penjajakan posisi tawar, dan pembentukan konfigurasi politik.
"Menariknya, partai-partai koalisi menghadapi dua kepentingan sekaligus, menjaga loyalitas kepada pemerintahan Prabowo dan mempertahankan ruang manuver politik masing-masing," ujar dia.
Aspek itulah justru menjadi tantangan koalisi besar yang terletak pada kemampuan mengelola kompetisi internal.
Ia mengatakan jangan sampai soliditas yang ditampilkan di hadapan publik hanya berhenti pada kesamaan dukungan terhadap figur, tetapi tidak diikuti kesepahaman dalam agenda pemerintahan.
Menurutnya, saat ini partai politik berada dalam posisi tidak hanya sedang menghitung siapa yang akan mereka dukung pada 2029, tetapi juga menghitung seberapa besar pengaruh yang bisa mereka pertahankan ketika konfigurasi kekuasaan berubah.
Ia menekankan perlunya pembedaan antara soliditas koalisi pemerintahan dan soliditas koalisi elektoral.
"Kesepakatan mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029 tidak otomatis menjadi komitmen untuk mengusung konfigurasi politik yang sama pada Pilpres berikutnya," ujarnya.
Verdy pun berpendapat sikap wait and see partai koalisi ini dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian politik.
Partai, katanya, enggan tergesa-gesa mengambil posisi dalam isu yang masih berkembang, sekaligus berusaha menjaga hubungan politik dengan berbagai pihak.
Ia menyebut langkah itu merupakan upaya main aman, terlebih Presiden Prabowo atau Gerindra sendiri sebagai pusat kekuatan pemerintahan saat ini belum mengambil sikap politik terkait hal tersebut.
Dengan begitu, partai-partai pun tidak ingin tergesa-gesa mengambil posisi yang berpotensi menimbulkan friksi dengan pusat kekuasaan.
"Partai tidak ingin terlihat berseberangan dengan pemerintahan, tetapi juga berhati-hati agar tidak terlalu jauh mengikatkan diri pada persoalan politik yang konsekuensinya belum sepenuhnya terukur," ucapnya.
Relasi Hambalang-Solo
Pada saat yang sama, Verdy juga mengomentari peristiwa reshuffle Kabinet Merah Putih yang mengganti sejumlah sosok yang dinilai berafiliasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Verdy menyinggung nama Pratikno yang digeser dari Menko PMK menjadi Ketua Wantimpres dan Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri kini menjadi Kepala KSP.
Ia berpendapat bahwa reshuffle ini merupakan proses konsolidasi kekuasaan dan penegasan otonomi politik Prabowo sebagai presiden. Pergeseran sejumlah figur yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi memang menunjukkan perubahan distribusi pengaruh.
"Namun, mereka tidak sepenuhnya dikeluarkan dari radar pemerintahan. Artinya, ada indikasi penataan ulang kewenangan untuk menegaskan kiblat politik bergeser ke Hambalang secara penuh, bukan lagi ke Solo. Prabowo tidak harus terlihat berseberangan dengan Jokowi untuk menunjukkan bahwa pusat komando kini berada di Hambalang," ucapnya.
Verdy mengatakan dalam perspektif komunikasi politik, pengaruh tidak selalu dikurangi melalui konfrontasi, tetapi juga bisa melalui reposisi peran dan kewenangan.
Ia menyebut jelang 2029, yang menarik justru kemungkinan terjadinya pergeseran poros-poros kekuatan politik yang berbeda dari 2024.
"Prabowo memiliki otoritas pemerintahan, sementara Jokowi masih mempunyai jejaring dan ruang pengaruh politik di luar pemerintahan. Memang yang menjadi menarik diskursusnya bukan lagi apakah Prabowo masih membutuhkan Jokowi, tetapi sejauh mana keduanya masih memiliki kepentingan politik yang sama menuju 2029," ujar Verdy.
(mnf/isn)