DPR Soroti Kinerja Menhut Raja Juli Imbas 3 Bulan Karhutla Tak Padam

CNN Indonesia
Rabu, 14 Okt 2026 08:32 WIB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan menyoroti kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera yang telah terjadi selama 3 bulan.

Johan mengatakan Raja Juli bertanggung jawab untuk memastikan kawasan hutan dikelola dan dilindungi dengan baik. Wajar jika publik dan DPR meminta penjelasan soal penanganan karhutla.

"Menhut tentu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kawasan hutan dikelola dan dilindungi dengan baik. Karena itu, wajar apabila publik dan DPR meminta penjelasan mengenai kesiapan pencegahan, kecepatan respons, efektivitas koordinasi, serta hasil penanganan di lapangan," kata Johan saat dihubungi, Rabu (14/10).

Namun, ia mengakui karhutla juga merupakan persoalan lintas kewenangan. Evaluasinya perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data, termasuk terhadap peran kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, serta pemegang izin usaha.

"Saya berpandangan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah kepemimpinan operasional yang jelas, langkah penyelamatan masyarakat yang terukur, dan pertanggungjawaban atas setiap kelemahan tata kelola yang ditemukan," katanya.

Johan mengaku prihatin dengan kondisi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Ia mengatakan asap karhutla telah menjadi masalah kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurutnya, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya berapa hektare api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga seberapa cepat negara mampu melindungi keselamatan dan kesehatan rakyat.

Pemerintah perlu memastikan operasi pemadaman berjalan terpadu, dengan satu komando lapangan yang jelas, melibatkan Kementerian Kehutanan, KLH, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait.

"Penanganan harus berbasis peta titik panas, kondisi gambut, potensi penjalaran api, serta risiko paparan asap bagi permukiman. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat layanan kesehatan, menyediakan masker yang sesuai, ruang udara bersih, dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, serta kelompok rentan," ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita mendesak pemerintah segera mengambil keputusan mengenai status dan tingkat bencana karhutla.

Ia mengatakan karhutla sudah berlangsung berbulan-bulan, menimbulkan korban, mengganggu kesehatan masyarakat, merusak lingkungan, serta menghambat kehidupan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut harus segera mendapatkan kejelasan status dan langkah penanganan yang memadai.

"Apakah sebagai bencana nasional, bencana tingkat provinsi, atau bencana tingkat kabupaten/kota, sesuai kondisi dan dampak yang terjadi," kata Sonny.

Ia mengatakan jika karhutla telah memenuhi kriteria bencana nasional, Presiden Prabowo Subianto harus segera menetapkannya.

Namun, jika belum, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka alasan dan dasar penilaiannya, sekaligus memastikan status kedaruratan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ditetapkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

"Jangan sampai masyarakat sudah berbulan-bulan menghadapi kenyataan sebuah bencana, sementara pemerintah masih berlarut-larut menentukan statusnya," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya mencatat terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi di Indonesia yang dalam proses pemadaman akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mengacu pada paparan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), keenam provinsi itu meliputi; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

"Berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman," kata Seskab Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya di Instagram @sekretariat.kabinet usai rapat dengan Presiden Prabowo dan jajaran terkait soal penanganan karhutla, Senin (12/10) malam.

Desakan mundur dan respons Raja Juli

Desakan agar Raja Juli mundur pun mulai mencuat. Pada Senin (12/10), sejumlah pemuda menggelar aksi protes di depan hotel tempat Raja Juli menginap di Kalimantan Tengah.

Salah seorang perwakilan pemuda yang mengikuti aksi, Aris, secara terbuka meminta Raja Juli mengundurkan diri apabila tidak mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan karhutla di Kalteng.

"Kalau tidak bisa menjadi Menteri, mending mengundurkan diri saja dari Menteri Kehutanan," seru Aris dalam aksi tersebut.

Aris menilai penanganan karhutla harus menjadi prioritas karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Ia menyoroti kabut asap pekat yang dirasakan warga dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan lanjut usia.

Aris juga mempertanyakan dampak nyata dari kunjungan Menhut ke Kalteng yang menurutnya telah dilakukan berulang kali, tetapi belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di lapangan.

"Dia sudah datang berapa kali ke Kalimantan Tengah, tapi kedatangan beliau hari ini sudah hampir kesekian kali tidak memberikan dampak sama sekali pun," tegasnya.

Aris berharap pemerintah pusat memperkuat langkah penanganan karhutla dengan tindakan yang lebih konkret dan tegas. Menurutnya, masyarakat membutuhkan solusi atas kebakaran dan kabut asap yang terus mengganggu kehidupan sehari-hari.

Menhut Raja Juli menanggapi desakan mundur dari sejumlah pihak atas peristiwa karhutla di RI.

Raja Juli menegaskan akan tetap bekerja menangani kebakaran dan kabut asap yang berdampak ke masyarakat.

"Kami dari pemerintah pusat maupun daerah mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang tiga bulan terakhir terpapar asap. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Sama sekali kita tidak lepas tangan atau cuci tangan," ujar Raja Juli, Selasa (13/10).

Raja Juli juga menyatakan terbuka terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Ia menilai berbagai masukan, termasuk kritik, dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya penanganan kebakaran.

"Kritik, saran, bahkan kritik pedas sekalipun kami terima sebagai vitamin untuk bekerja lebih keras lagi. Kami butuh dukungan seluruh masyarakat agar kita bisa bersama-sama menghadapi bencana ini," katanya.

(yoa/isn)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK