WALHI: Prabowo Dibisiki Info Tak Valid soal Karhutla oleh Anak Buah
Direktur Eksekutif WALHI Boy Sembiring menilai Presiden RI Prabowo Subianto diberikan informasi tidak valid dari anak buahnya terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Presiden Prabowo sering dibisiki, diberikan informasi yang enggak valid dari menterinya, dari pimpinan level utama, terkait penanganan karhutla," ujar Boy dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia, Rabu (14/10) malam.
Menurutnya, hal ini menimbulkan persoalan baru di mana penanganan karhutla akhirnya tidak sampai ke pada akar permasalahan. Boy pun mencontohkan terkait pengerahan sekitar 1.800 puskesmas.
"Kenapa enggak dibisikkan [ke] Presiden, bahwa seharusnya rumah sakit itu bisa didorong mobil, mobile kan, dia yang melakukan tindakan proaktif untuk membantu masyarakat yang terbakar paparan karhutla," katanya.
Tak hanya itu, ia juga memberikan contoh aturan terkait dengan kearifan lokal masyarakat adat dan laporan karhutla di wilayah milik korporasi.
Boy menyebut pada awal karhutla, ada laporan menteri kepada Presiden bahwa tidak ada lahan korporasi yang terbakar.
Namun, WALHI membantah laporan tersebut dan presiden mendapatkan info dari publik bahwa mayoritas kebakaran berada di areal kerja konsesi, khususnya kebun-kebun kayu dan perkebunan kelapa sawit.
"Permasalahan utamanya, pemanduannya tidak akan jelas kalau Presiden mendapatkan informasi yang enggak jelas dan enggak klir," tegas Boy.
Di acara yang sama, Konten Kreator Virdian Aurellio juga menyatakan poin yang serupa. Namun, ia juga mengarahkan kritiknya kepada para kepala daerah.
"Saya masih mau berbaik hati untuk merasa Presiden itu bukan enggak peduli, tetapi Presiden dibohongi oleh birokrat di bawahnya, oleh kepala-kepala daerah yang ada di provinsi," ungkap Virdian.
Menghabiskan dua minggu di wilayah terdampak karhutla, Virdian menceritakan kondisi masyarakat setempat yang terpaksa hidup beriringan dengan asap. Ia menyebut bahwa masyarakat akhirnya memilih terdampak resiko kesehatan jarak panjang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan beraktivitas di luar ruangan.
"Saya jengkel adalah keadaan normal yang basically atau keadaan normal yang sebetulnya dipaksakan ini disimpulkan oleh orang-orang di bawah presiden misalnya Kepala BNPB mengatakan ini normal, disimpulkan oleh kepala daerah yang mengatakan enjoy aja," katanya.
Merespons pernyataan-pertanyaan ini, Tenaga Ahli Bakom RI Hariqo Wibawa Satria menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak bisa dibohongi.
"Orang bisa membohongi Presiden, tetapi Presiden itu tidak bisa dibohongi. Karena Presiden tidak hanya mendapatkan informasi dari satu sumber," jelas Hariqo.
Beberapa kali Hariqo menekankan bahwa presiden tidak dapat dibohongi. Hal ini ia sebut salah satunya karena masa lalu Prabowo yang pernah menjadi bagian dari pasukan tempur.
"Kalau kita lihat perjalanan hidupnya, karena beliau adalah pasukan tempur, kalau Presiden mudah dibohongi, sudah jadi jenazah Pak Prabowo hari ini. Karena di lapangan itu tidak mungkin mendapatkan satu informasi," ungkapnya.
(mou/isn)