Satyawan Pudyatmoko resmi dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Ia sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan.
Pelantikan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10) yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Pengangkatan Satyawan berdasarkan Keppres Nomor 43M tahun 2026 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala badan pengelolaan gambut dan mangrove nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Satyawan, Prabowo juga melantik Mayjen Sriyanto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Wacana pembentukan badan ini sebelumnya mencuat usai Prabowo memanggil sejumlah akademisi membahas karhutla.
Beberapa akademisi itu adalah Bagus Muljadi dari Nottingham University, Azwar Maas dari UGM, Muhammad Agung Santoso (UI), dan Elham Sumarga (ITB).
Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan persoalan di lahan gambut ada dua hal, pertama persoalan Karhutla yang harus diselesaikan. Lalu, kedua adalah ihwal sustainable use dari gambut.
"Karena kalau kita lihat kawasan hidrologis gambut itu kan 24 juta hektare. Dan berbasis pada peraturan pemerintah, pemanfaatan itu kan maksimum 70 persen dan fungsi lindung minimum 30 persen," ucap Arif beberapa waktu lalu.
Pelantikan Satyawan ini juga digelar di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah menyampaikan ada enam provinsi prioritas penanganan saat ini, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Pada Senin (12/10) malam, BNPB mencatat masih terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi di Indonesia yang masih dalam proses pemadaman akibat karhutla.
"Berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman," kata Seskab Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya di Instagram @sekretariat.kabinet usai rapat dengan Presiden Prabowo dan jajaran terkait soal penanganan karhutla, Senin (12/10) malam.
Salah satu dampak paling signifikan dari karhutla ini adalah faktor kesehatan bagi warga terdampak di sekitar lokasi.
Kementerian Kesehatan mencatat secara akumulatif pada 18 Agustus-13 Oktober 2026 sebanyak 283.270 orang di tujuh provinsi terpapar penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat karhutla ini.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI, Then Suyanti menjelaskan dari keseluruhan kasus itu, sebanyak 219.559 orang berusia di atas 5 tahun, sedangkan 63.711 diderita oleh orang berusia di bawah 5 tahun.
"Secara kumulatif ini ada 283.270, dengan kasus terbanyaknya di usia di atas 5 tahun yaitu 219.559 di 7 provinsi, 63 kabupaten kota," kata Then di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (14/10).
Selain itu, Then juga menyampaikan kualitas udara di 12 kabupaten/kota terdampak karhutla masuk kategori berbahaya.
Ia menyampaikan 12 kabupaten/kota itu berada di enam di Provinsi Kalimantan Tengah, satu di Kalimantan Selatan, dua di Jambi, dua di Sulsel, dan satu lagi di Riau.
