Tito Sentil Kepala Daerah soal Anggaran Pascabencana di Sumatera

CNN Indonesia
Jumat, 16 Okt 2026 04:30 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah melarang pembakaran lahan dalam bentuk apa pun selama kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ilustasi. Tito sentil kepala daerah soal anggaran pascabencana Sumatera. CNN Indonesia/ Dela Naufalia
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyentil kepala daerah soal penggunaan anggaran pascabencana di wilayah Sumatera.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah tiga kali mengucurkan dana kepada daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pertama, kata Tito, sekitar Rp268 miliar. Kedua, pada Februari 2026 bantuan tambahan Rp10,6 triliun. Terakhir, Agustus 2026 senilai Rp1,9 triliun.

Namun, Tito menyayangkan kepala daerah yang baru memakai 10 persen dari total dana bantuan yang diberikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih uangnya dipakai dari bantuan Presiden, tapi ada juga yang masih di bawah 10 persen padahal ini sudah bulan Oktober," kata Tito di hadapan wartawan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/10).

Ia pun mengatakan bahwa kepala daerah harus bisa diajak kerja sama dengan pemerintah pusat untuk memulihkan daerah usai bencana. 

"Jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat, pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama," ucap Tito.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan banyak sarana dan prasarana khususnya kesehatan yang rusak akibat bencana di Sumatera pada November lalu. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk menggunakan anggaran dari pemerintah dengan baik.

"Ada puluhan rumah sakit umum daerah, ada ratusan puskesmas, ada ratusan puskesmas pembantu tingkat desa, dan puskesmas tingkat kecamatan yang terdampak," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemulihan pascabencana di Sumatera ini juga fokus terhadap sarana dan prasarana kesehatan.

"Target kita, begitu melihat fasilitas kesehatan ini banyak sekali yang terdampak, di mana 9 rumah sakit benar-benar berhenti beroperasi karena banjir dan lumpurnya tinggi sekali," ucap Budi.

Ia menjelaskan pemulihan rumah sakit sangat penting karena saat terjadi bencana dan situasi darurat, rumah sakit menjadi layanan yang tidak boleh berhenti.

"Misalnya operasi, ibu melahirkan, dan cuci darah. Hal itu harus segera kita bangun kembali kapasitasnya, dan alhamdulillah dalam 1 bulan seluruh rumah sakit di tiga provinsi ini bisa beroperasi kembali," kata Budi.

Setelah memulihkan rumah sakit, Budi juga merenovasi ribuan puskesmas yang terdampak bencana. Ia menyebut ribuan puskesmas telah beroperasi kembali dalam waktu 2,5 bulan.

"Puskesmas ini perlu untuk menyaring agar jangan semua orang masuk ke rumah sakit yang nanti akan membuatnya penuh. Beberapa kegiatan seperti imunisasi dan cek kesehatan tetap bisa dijalankan di puskesmas," kata Budi.

(knf/dal)
placeholder