Koperasi Desa Merah Putih, Pilar Kedaulatan & Swasembada Pangan
CNN Indonesia
Selasa, 20 Okt 2026 10:58 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Presiden Prabowo resmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNN Indonesia --
Ambisi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan atau swasembada pangan nampaknya tak main-main. Swasembada pangan berada di urutan pertama dalam daftar 17 program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sementara, dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, swasembada pangan masuk nomor dua dalam daftar Asta Cita pemerintah.
"Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru".
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mewujudkan itu, pemerintah telah menetapkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebagai pilar utama mewujudkan swasembada pangan. Dalam pidato sambutannya saat peresmian 1.061 KDKMP di Nganjuk, Jawa Timur pada 16 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut KDKMP akan menjadi pusat ekonomi masyarakat.
Prabowo mengaku ingin penyediaan pupuk hingga penyerapan hasil panen petani bisa dilakukan lewat KDKMP.
"Koperasi Desa Merah Putih disiapkan jadi pusat layanan ekonomi rakyat dari penyediaan pupuk hingga penyerapan hasil panen. Ini langkah nyata membangun kedaulatan pangan berbasis desa," katanya.
Sementara, dalam pidato peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta, Prabowo kembali menegaskan KDKMP sebagai pusat ekonomi masyarakat di akar rumput atau pedesaan. Dia melarang keras praktik jual beli barang subsidi, dan meminta agar penyalurannya lewat Kopdes atau KDKMP.
Prabowo memperkirakan operasional Kopdes Merah Putih dapat meningkatkan perputaran ekonomi di desa hingga Rp223 triliun setiap tahun. Selain itu, pendapatan petani, peternak, dan nelayan diproyeksikan meningkat sekitar Rp202 triliun per tahun.
"KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, logistik desa, gudang, cold storage, serta berbagai layanan ekonomi lainnya," kata dia.
Dasar pembentukan
Kopdes Merah Putih perdana diumumkan Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kala itu, dia mengungkapkan rencana peluncuran 80.081 Kopdes di seluruh wilayah di Indonesia.
Dengan jumlah itu, pemerintah ingin agar setiap desa minimal memiliki satu unit Kopdes Merah Putih.
"Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis," kata Prabowo dalam sambutannya.
Hingga September 2026, atau sekitar setahun setelah diumumkan, pemerintah mengklaim telah membangun 10 ribu unit atau outlet Kopdes. Meski dari jumlah itu, baru 3.300 yang telah beroperasi efektif. Prabowo menargetkan 30-40 ribu KDKMP telah berdiri dan beroperasi optimal hingga akhir 2026.
"Dan target kita akhir tahun 2026, harus 30 ribu koperasi merah putih berdiri dan beroperasi dengan baik," ujarnya dalam pidato di Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Agustus lalu.
Per Oktober, Menko Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim 29 ribu unit Kopdes telah dibangun. Pemerintah meminta 8 ribu di antaranya disiapkan untuk mulai beroperasi secara serentak mulai 15 Oktober.
Sementara, sekitar 45-50 ribu sisanya akan dibangun pada tahap dua mulai 2027 mendatang.
"Saudara-saudara, mulai besok kita akan melakukan monitoring, ya, sebenarnya ya ke seluruh apa namanya Kopdes ini. 8.000 dulu pertama," ujar Zulhas di kantor Kemenko Pangan, Rabu (14/10).
Aturan pelaksanaan pembentukan Kopdes tertuang lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026. Perpres mengatur manajemen, sistem pemantauan digital, model pembiayaan, hingga penunjukan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pengawal operasional.
Sementara, Inpres menyebut total ada 18 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Mulai dari Kemenko Pangan sebagai koordinator, Kementerian Koperasi sebagai regulator, Kemendes sebagai penyedia lahan, hingga TNI AD sebagai pengawas teritorial.
"Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian lembaga. Juga didukung oleh TNI dan Polri," kata Zulhas 23 Juli lalu.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota menjelaskan, pembangunan KDKMP dipantau secara daring. Mulai dari pengajuan lahan, verifikasi, pembangunan, hingga pengelolaan.
Dia memastikan prosesnya berjalan transparan, profesional, dan didukung sistem digital yang teruji.
"Pembangunan KDKMP dimonitor secara digital, mulai dari lahan diajukan, diverifikasi, dimulai pembangunan dan pengelolaannya secara transparan, didukung sistem digital yang sudah proven," ujar Joao Mota saat dihubungi, Selasa (13/10).
Skema pembiayaan Kopdes Merah Putih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026. Meski memakai nomenklatur koperasi, KDKMP atau KDMP dibangun menggunakan APBN.
Pemerintah telah menetapkan plafon Rp3 miliar untuk setiap Kopdes. Itu termasuk modal awal. Dana disalurkan melalui PT Agrinas selaku kontraktor dan eksekutor. Nantinya, APBN akan menanggung cicilan untuk pembiayaan tersebut melalui pemotongan Dana Transfer Daerah.
APBN akan mengambil dari Dana Desa untuk koperasi di level desa. Sedangkan, untuk level kelurahan diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
Pemerintah juga akan menanggung biaya operasional, termasuk pelatihan untuk manajemen Kopdes Merah Putih dalam 1,5 pertama. Setelahnya, Kopdes diwajibkan mandiri.
Urgensi Kopdes Merah Putih
Pakar pertanian dari IPB University, Prima Gandhi menilai, secara konsep, Kopdes atau KDKMP atau KDMP, strategis untuk menyangga kebutuhan logistik atau pangan di pedesaan. Sebab menurutnya, swasembada pangan sulit terwujud jika distribusi logistik atau pengelolaan hasilnya dilakukan secara sporadis.
Sehingga, melalui Kopdes, menurut dia, pemerintah ingin mengintegrasikan rantai pasok pupuk subsidi secara tertutup guna meminimalisir kebocoran.
Meski begitu, Prima menyoroti pelaksanaan target pembangunan dan operasionalnya di lapangan. Faktanya, kata dia, hanya satu per tiga dari jumlah yang terbangun yang sudah beroperasi optimal.
"Faktanya rekam jejak di lapangan menunjukkan baru sekitar sepertiga yang benar-benar aktif secara optimal," kata Prima saat dihubungi, Rabu (14/10).
Sebagai contoh di Jawa Tengah, per Oktober 2026, kata dia, baru sekitar 64 persen KDKMP yang benar-benar beroperasi. Padahal, Kopdes untuk swasembada akan terwujud jika fungsi mereka sebagai penyalur tunggal input pertanian berjalan 100 persen tanpa kendala modal dan tata kelola.
Prima juga memuji perubahan paradigma alokasi anggaran yang dilakukan Prabowo untuk level desa. Sebab, Kopdes menargetkan perputaran uang di desa mencapai Rp223 triliun per tahun.
Dari sisi pasokan makro pangan, Kopdes dinilai berhasil mendorong pengadaan beras dalam negeri melalui Perum BULOG hingga angka 4,13 juta ton setara beras (per 11 Oktober 2026), melampaui target awal 4 juta ton.
Prima turut meyakini potensi Kopdes sebagai off taker atau penjamin pasar hasil pertanian di desa. Sebab, potensinya besar untuk memotong mata rantai distribusi hingga tersisa tiga tingkat dan mengembalikan margin hingga Rp202 triliun ke perdesaan.
Namun, kata dia, pemerintah harus memastikan Kopdes Merah Putih tak kehilangan fokus utamanya sebagai off-taker sektor hulu-hilir pertanian.
Secara ekonomi kelembagaan, tambah Prima, diversifikasi usaha melalui Kopdes juga penting untuk memperkuat likuiditas dan arus kas (cash flow) koperasi dari sektor non-pertanian. Namun, jika tidak dimitigasi dengan baik, fungsi agensi komoditas pertanian berisiko terpinggirkan.
"Karena pengelola koperasi cenderung memilih bisnis penyaluran barang penugasan pemerintah (captive market) yang perputarannya lebih minim risiko ketimbang mengelola komoditas pertanian yang rentan rusak dan harganya fluktuatif," katanya.
"Kesejahteraan petani hanya akan terdongkrak jika koperasi benar-benar mampu menyerap, mengolah, dan memberi nilai tambah pada hasil panen mereka," imbuh Prima.
Jakarta, CNN Indonesia --
Ambisi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan atau swasembada pangan nampaknya tak main-main. Swasembada pangan berada di urutan pertama dalam daftar 17 program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sementara, dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, swasembada pangan masuk nomor dua dalam daftar Asta Cita pemerintah.
"Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru".
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mewujudkan itu, pemerintah telah menetapkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebagai pilar utama mewujudkan swasembada pangan. Dalam pidato sambutannya saat peresmian 1.061 KDKMP di Nganjuk, Jawa Timur pada 16 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut KDKMP akan menjadi pusat ekonomi masyarakat.
Prabowo mengaku ingin penyediaan pupuk hingga penyerapan hasil panen petani bisa dilakukan lewat KDKMP.
"Koperasi Desa Merah Putih disiapkan jadi pusat layanan ekonomi rakyat dari penyediaan pupuk hingga penyerapan hasil panen. Ini langkah nyata membangun kedaulatan pangan berbasis desa," katanya.
Sementara, dalam pidato peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta, Prabowo kembali menegaskan KDKMP sebagai pusat ekonomi masyarakat di akar rumput atau pedesaan. Dia melarang keras praktik jual beli barang subsidi, dan meminta agar penyalurannya lewat Kopdes atau KDKMP.
Prabowo memperkirakan operasional Kopdes Merah Putih dapat meningkatkan perputaran ekonomi di desa hingga Rp223 triliun setiap tahun. Selain itu, pendapatan petani, peternak, dan nelayan diproyeksikan meningkat sekitar Rp202 triliun per tahun.
"KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, logistik desa, gudang, cold storage, serta berbagai layanan ekonomi lainnya," kata dia.
Dasar pembentukan
Kopdes Merah Putih perdana diumumkan Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kala itu, dia mengungkapkan rencana peluncuran 80.081 Kopdes di seluruh wilayah di Indonesia.
Dengan jumlah itu, pemerintah ingin agar setiap desa minimal memiliki satu unit Kopdes Merah Putih.
"Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis," kata Prabowo dalam sambutannya.
Hingga September 2026, atau sekitar setahun setelah diumumkan, pemerintah mengklaim telah membangun 10 ribu unit atau outlet Kopdes. Meski dari jumlah itu, baru 3.300 yang telah beroperasi efektif. Prabowo menargetkan 30-40 ribu KDKMP telah berdiri dan beroperasi optimal hingga akhir 2026.
"Dan target kita akhir tahun 2026, harus 30 ribu koperasi merah putih berdiri dan beroperasi dengan baik," ujarnya dalam pidato di Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Agustus lalu.
Per Oktober, Menko Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim 29 ribu unit Kopdes telah dibangun. Pemerintah meminta 8 ribu di antaranya disiapkan untuk mulai beroperasi secara serentak mulai 15 Oktober.
Sementara, sekitar 45-50 ribu sisanya akan dibangun pada tahap dua mulai 2027 mendatang.
"Saudara-saudara, mulai besok kita akan melakukan monitoring, ya, sebenarnya ya ke seluruh apa namanya Kopdes ini. 8.000 dulu pertama," ujar Zulhas di kantor Kemenko Pangan, Rabu (14/10).
Aturan pelaksanaan pembentukan Kopdes tertuang lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026. Perpres mengatur manajemen, sistem pemantauan digital, model pembiayaan, hingga penunjukan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pengawal operasional.
Sementara, Inpres menyebut total ada 18 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Mulai dari Kemenko Pangan sebagai koordinator, Kementerian Koperasi sebagai regulator, Kemendes sebagai penyedia lahan, hingga TNI AD sebagai pengawas teritorial.
"Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian lembaga. Juga didukung oleh TNI dan Polri," kata Zulhas 23 Juli lalu.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota menjelaskan, pembangunan KDKMP dipantau secara daring. Mulai dari pengajuan lahan, verifikasi, pembangunan, hingga pengelolaan.
Dia memastikan prosesnya berjalan transparan, profesional, dan didukung sistem digital yang teruji.
"Pembangunan KDKMP dimonitor secara digital, mulai dari lahan diajukan, diverifikasi, dimulai pembangunan dan pengelolaannya secara transparan, didukung sistem digital yang sudah proven," ujar Joao Mota saat dihubungi, Selasa (13/10).
Skema pembiayaan
Pemerintah fokus pada swasembada pangan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) sebagai pilar ekonomi. (ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO)
Skema pembiayaan Kopdes Merah Putih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026. Meski memakai nomenklatur koperasi, KDKMP atau KDMP dibangun menggunakan APBN.
Pemerintah telah menetapkan plafon Rp3 miliar untuk setiap Kopdes. Itu termasuk modal awal. Dana disalurkan melalui PT Agrinas selaku kontraktor dan eksekutor. Nantinya, APBN akan menanggung cicilan untuk pembiayaan tersebut melalui pemotongan Dana Transfer Daerah.
APBN akan mengambil dari Dana Desa untuk koperasi di level desa. Sedangkan, untuk level kelurahan diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
Pemerintah juga akan menanggung biaya operasional, termasuk pelatihan untuk manajemen Kopdes Merah Putih dalam 1,5 pertama. Setelahnya, Kopdes diwajibkan mandiri.
Urgensi Kopdes Merah Putih
Pakar pertanian dari IPB University, Prima Gandhi menilai, secara konsep, Kopdes atau KDKMP atau KDMP, strategis untuk menyangga kebutuhan logistik atau pangan di pedesaan. Sebab menurutnya, swasembada pangan sulit terwujud jika distribusi logistik atau pengelolaan hasilnya dilakukan secara sporadis.
Sehingga, melalui Kopdes, menurut dia, pemerintah ingin mengintegrasikan rantai pasok pupuk subsidi secara tertutup guna meminimalisir kebocoran.
Meski begitu, Prima menyoroti pelaksanaan target pembangunan dan operasionalnya di lapangan. Faktanya, kata dia, hanya satu per tiga dari jumlah yang terbangun yang sudah beroperasi optimal.
"Faktanya rekam jejak di lapangan menunjukkan baru sekitar sepertiga yang benar-benar aktif secara optimal," kata Prima saat dihubungi, Rabu (14/10).
Sebagai contoh di Jawa Tengah, per Oktober 2026, kata dia, baru sekitar 64 persen KDKMP yang benar-benar beroperasi. Padahal, Kopdes untuk swasembada akan terwujud jika fungsi mereka sebagai penyalur tunggal input pertanian berjalan 100 persen tanpa kendala modal dan tata kelola.
Prima juga memuji perubahan paradigma alokasi anggaran yang dilakukan Prabowo untuk level desa. Sebab, Kopdes menargetkan perputaran uang di desa mencapai Rp223 triliun per tahun.
Dari sisi pasokan makro pangan, Kopdes dinilai berhasil mendorong pengadaan beras dalam negeri melalui Perum BULOG hingga angka 4,13 juta ton setara beras (per 11 Oktober 2026), melampaui target awal 4 juta ton.
Prima turut meyakini potensi Kopdes sebagai off taker atau penjamin pasar hasil pertanian di desa. Sebab, potensinya besar untuk memotong mata rantai distribusi hingga tersisa tiga tingkat dan mengembalikan margin hingga Rp202 triliun ke perdesaan.
Namun, kata dia, pemerintah harus memastikan Kopdes Merah Putih tak kehilangan fokus utamanya sebagai off-taker sektor hulu-hilir pertanian.
Secara ekonomi kelembagaan, tambah Prima, diversifikasi usaha melalui Kopdes juga penting untuk memperkuat likuiditas dan arus kas (cash flow) koperasi dari sektor non-pertanian. Namun, jika tidak dimitigasi dengan baik, fungsi agensi komoditas pertanian berisiko terpinggirkan.
"Karena pengelola koperasi cenderung memilih bisnis penyaluran barang penugasan pemerintah (captive market) yang perputarannya lebih minim risiko ketimbang mengelola komoditas pertanian yang rentan rusak dan harganya fluktuatif," katanya.
"Kesejahteraan petani hanya akan terdongkrak jika koperasi benar-benar mampu menyerap, mengolah, dan memberi nilai tambah pada hasil panen mereka," imbuh Prima.
