Kemenag Siapkan Mekanisme PJJ Pesantren di 3 Pulau Terdampak Karhutla

Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menyiapkan mekanisme Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi pondok pesantren yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menjelaskan kebijakan pelaksanaan PJJ bagi satuan pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren dan madrasah yang berada di wilayah terdampak bencana, mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3 Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 20 Agustus 2026.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pesantren tengah menghimpun data rinci mengenai sebaran serta jumlah pondok pesantren yang terdampak kabut asap melalui Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kantor Wilayah Kementerian Agama di sejumlah provinsi terdampak.

"Untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan, kami telah menyiapkan mekanisme PJJ mengacu pada surat edaran yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Saat ini data rincinya sedang kami himpun dari Kepala Bidang PD Pontren di wilayah Sumatera dan Kalimantan, termasuk beberapa daerah di Sulawesi yang turut terdampak Karhutla," kata Basnang dikutip dari website Kemenag, Jumat (23/10).

Basnang menjelaskan penerapan PJJ di lingkungan pondok pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan satuan pendidikan umum.

Hal itu karena mayoritas santri bermukim di dalam asrama (mondok). Skema pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara adaptif dengan menyesuaikan kondisi lingkungan serta ketersediaan fasilitas di masing-masing pesantren.

Salah satu contoh skema yang dapat diterapkan oleh pondok pesantren yang memiliki sarana memadai adalah pembelajaran terpusat menggunakan metode "Satu Layar" di dalam ruangan tertutup yang aman dari paparan asap.

"Di sejumlah pesantren yang telah memiliki layar besar, para santri dapat menyimak materi secara bersama-sama di dalam ruangan, sementara pengajar atau kiai menyampaikan materi dari kediaman atau ruang terpisah, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung dengan baik," katanya.

Ia mengatakan penyiapan skema pembelajaran adaptif di masa darurat itu juga sejalan dengan langkah pemerintah dalam memperkuat fasilitas pendidikan dan kesehatan di lingkungan pondok pesantren.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mencatat sekitar 1.481 hektare lahan masih terbakar di berbagai wilayah Indonesia hingga Rabu (21/10).

Luas tersebut mencakup area di enam provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun wilayah lainnya.

Enam provinsi prioritas karhutla ini meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau.

"Dari total area sasaran penanganan seluas lebih dari 983 hektare, lebih dari 502 hektare telah dipadamkan, sedangkan lebih dari 481 hektare masih dalam penanganan," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangannya dikutip Kamis (22/10).