Kapolri Sebut Polisi Kawal Aksi Demonstrasi Bakal Dibekali Bodycam

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyebut seluruh jajaran yang bertugas untuk mengawal aksi unjuk rasa di pelbagai daerah akan dibekali kamera perekam pada tubuh atau body-worn video camera (bodycam).

Suyudi mengatakan penggunaan body camera itu sebagai bentuk penguatan akuntabilitas Polri di setiap pengamanan aksi demonstrasi.

"Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10).

Ia juga mengaku telah memerintahkan seluruh anggota Korps Bhayangkara agar dalam setiap pengamanan aksi mengedepankan pendekatan humanis.

Suyudi menekankan agar pengelolaan massa dilakukan secara dialogis sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman.

"Mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif," tutur jenderal bintang empat itu.

Suyudi pun memastikan  upaya itu juga dibarengi dengan reformasi internal yang berkelanjutan di dalam tubuh POlri. Suyudi memastikan pembenahan dilakukan dengan penguatan pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital serta peningkatan transparansi.

"Kami menyadari bahwa Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara," jelasnya.

Di sisi lain, Suyudi menegaskan bahwa pihaknya juga berkomitmen penuh untuk memperkuat penegakan hukum yang adil dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal itu, kata dia, penting untuk menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Suyudi menekankan kepada jajarannya agar setiap pelaksanaan tugas kepolisian harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti dinamika keamanan, sosial dan ekonomi.

Menurutnya kepercayaan masyarakat harus terus dijawab melalui pelayanan yang mudah diakses, penegakan hukum yang adil dan kehadiran Polri yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Upaya tersebut juga diarahkan untuk melindungi perekonomian nasional, menjaga kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang aman" kata dia.

Kebijakan Suyudi itu sejalan dengan janjinya saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagai calon Kapolri yang diajukan Presiden RI Prabowo Subianto ke DPR pada awal Oktober ini.

"Unjuk rasa harus dilayani dan diamankan sebagai bagian dari demokrasi," kata Suyudi di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (1/10) pagi.

Dia lalu menegaskan, "Peserta damai dilindungi, pelaku kekerasan ditindak berdasarkan perilaku dan bukti."

Lebih lanjut, Suyudi mengatakan penggunaan kekuatan kepolisian harus sesuai hukum yang terdokumentasi, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

"Penggunaan kekuatan harus sah, diperlukan proporsional, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Pencalonan Suyudi itu lalu diterima DPR, dan dia pun langsung dilantik Prabowo menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada hari yang sama. Listyo kini menjabat Kepala Staf Presiden (KSP).

Sementara itu, pada hari ini gelombang demo kembali terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jakarta.

Pada Demo 28 Oktober yang rencananya digelar gabungan masyarakat dan mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Polda Metro Jaya meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum dan ruang publik.

Kepolisian juga menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga ketertiban agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan aman dan damai, sementara aktivitas warga lainnya tetap berjalan dengan baik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan ruang publik merupakan tempat bersama yang digunakan masyarakat untuk berbagai kepentingan, termasuk menyampaikan aspirasi, bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, seluruh pihak diharapkan saling menjaga dan menghormati hak masing-masing.

"Ruang publik adalah milik kita bersama. Ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, ada pula yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua memiliki hak yang perlu kita hormati," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa kemarin.

Budi menerangkan menjaga fasilitas umum merupakan bagian dari tanggung jawab bersama karena keberadaannya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Sejumlah organisasi mahasiswa, seperti BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Diponegoro, hingga BEM Universitas Brawijaya akan melangsungkan Aksi #IndonesiaSadar di Bundaran HI pada pukul 14.00 WIB.

Aksi ini membawakan lima tuntutan untuk Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Lima tuntutan tersebut berkaitan dengan penetapan status bencana nasional, perwujudan APBN untuk kepentingan rakyat, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan KKN, hingga penghentian militerisasi ruang sipil.

Mengutip di unggahan pada akun media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), demo gabungan itu digelar di Bundaran HI mulai sekitar pukul 14.00 WIB dengan tajuk seruan aksi #Indonesia Sadar. Unggahan itu dikolaborasi bersama sejumlah BEM kampus lain.

Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau warga untuk menghindari empat kawasan di Jakarta Pusat lantaran diperkirakan akan ada kepadatan imbas aksi demo pada Rabu (28/10) hari ini.

Keempat kawasan itu yakni kawasan sekitar Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Monas dan Tugu Tani. Masih dalam unggahan itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan jalur alternatif demi menghindari kemacetan di empat kawasan tersebut.