Wagub-Kapolda Aceh Jenguk Korban Insiden Pengibaran Bendera di Pidie
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh dan Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menjenguk para warga korban luka akibat bentrok saat penertiban bendera Bulan Bintang oleh prajurit TNI di Kabupatne Pidie.
Dalam kunjungannya, Dek Fadh dan Ruddi sempat berdialog dengan para korban dan pihak keluarga korban. Mereka mendengarkan keluh kesah, masukan, serta aspirasi masyarakat terkait peristiwa yang terjadi.
"Hati saya terasa berat melihat langsung kondisi saudara-saudara kita yang menjadi korban insiden di Pidie. Bersama Kapolda Aceh, saya datang menjenguk, mendengarkan keluh kesah para korban dan keluarga, serta memastikan mereka mendapatkan perhatian dan penanganan yang terbaik," demikian keterangan pada unggahan video yang dikutip dari Instafram milik Dek Fadh, Jumat (6/11).
"Tidak ada yang menginginkan peristiwa seperti ini terjadi. Di balik setiap korban, ada keluarga yang menunggu dengan penuh harapan. Luka yang mereka rasakan adalah duka bagi kita semua," sambungnya.
Dek Fadh--yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh-- menegaskan setiap persoalan harus diselesaikan dengan bijaksana dan mengedepankan dialog.
"Dan tidak boleh ada lagi masyarakat yang menjadi korban," tegasnya.
"Aceh sudah terlalu banyak melewati masa-masa sulit. Jangan biarkan persaudaraan yang kita bangun dengan susah payah kembali terluka," sambung Dek Fadh.
Mengutip dari detikSumut, selain menjenguk dan memberikan dukungan moril, Wagub Aceh juga menyerahkan bantuan kepada para korban sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Aceh.
Dalam kunjungan tersebut, Dek Fadh dan Kapolda Ruddi didampingi Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf. Teuku Mustafa Kamal, Anggota DPRA Khairil Syahrial dari Fraksi Gerindra, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil dan sejumlah pejabat lainnya.
Diketahui, bentrokan antara aparat dan masyarakat terjadi di Desa Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie diduga dipicu pengibaran bendera Bulan Bintang. Satu warga tewas diduga tertembak dan sejumlah orang menjalani perawatan.
Insiden itu terjadi saat warga desa melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan mengibarkan sejumlah bendera Bulan Bintang, Rabu (4/11). Menjelang sore, aparat disebut dikerahkan ke lokasi untuk menurunkan bendera tersebut. Kemudian terjadi bentrokan.
Pasca-insiden itu, sejumlah orang dilarikan ke rumah sakit RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen dan RSUD Chik Ditiro.
"Dalam peristiwa tersebut, tercatat 14 warga menjadi korban, yaitu satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Selain itu, enam personel TNI juga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing," demikian keterangan Dispenad.
Korban meninggal dunia diketahui bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
Jenazah telah dimakamkan pada Kamis (5/11) pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
"TNI AD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya warga dalam peristiwa tersebut serta berharap seluruh korban luka segera pulih. TNI AD juga terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan kondisi wilayah tetap terkendali," tulis keterangan Dispenad.
Sementara itu mengutip dari Antara, pada Kamis (5/11) lalu, Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf. Teuku Mustafa Kamal dalam keterangannya menyatakan kondisi keamanan di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie kembali kondusif pascabentrokan penertiban bendera bulan bintang.
Mustafa menjelaskan peristiwa itu terjadi ketika personel Kodim 0102/Pidie bersama unsur terkait melaksanakan penertiban setelah panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengibarkan bendera bintang bulan di Meunasah Desa Pulo Keunari.
Sebelum melakukan penertiban, kata dia, aparat gabungan TNI dan Polri telah melakukan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan mediasi dengan panitia penyelenggara. Namun, upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan karena panitia tetap mempertahankan pengibaran bendera tersebut.
Kemudian, situasi meningkat hingga terjadi aksi pelemparan batu dan kayu ke arah personel TNI. Sejumlah orang juga terlihat membawa senjata tajam.
"Personel TNI berupaya mengendalikan situasi dan membubarkan massa menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara. Namun, massa terus melakukan tindakan anarkis sehingga mengancam keselamatan personel," ujarnya.
Menghadapi kondisi tersebut, lanjut Mustafa, personel mengambil tindakan pengamanan secara bertahap. Dia mengaku prajurit TNI terlebih dahulu melepaskan tembakan peringatan menggunakan amunisi hampa, lalu amunisi karet.
"Setelah massa membubarkan diri, personel TNI menurunkan bendera bintang bulan dari lokasi kegiatan," kata dia.
Insiden bentrok tersebut membuat salah seorang warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie bernama Abzalul Riza meninggal dunia dan telah dimakamkan.
Mustafa menegaskan TNI terus mengutamakan pendekatan persuasif, komunikasi sosial serta koordinasi dengan Polri, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.
Selain itu, juga mengimbau kepada masyarakat Aceh untuk tidak menggunakan, apalagi mengibarkan simbol berkaitan dengan separatis yang dilarang di Indonesia.
"TNI akan menjalankan setiap tindakan di lapangan secara profesional dengan memperhatikan ketentuan hukum serta keselamatan masyarakat dan personel," ucapnya.
Komnas HAM
Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan akan terjun ke Pidie untuk mendalami peristiwa tersebut. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan segera melakukan pemantauan untuk mendapatkan fakta-fakta dari peristiwa itu.
"Pemantauan lapangan guna mendalami kronologis peristiwa secara utuh
melalui pengumpulan fakta, bahan, dan keterangan di lokasi kejadian," kata Anis dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11).
Sementara itu organisasi nonpemerintah (ornop) KontraS Aceh lewat siaran pers menegaskan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
KontraS pun mengingatkan posisi bendera Bulan Bintang, serta UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
"[UU 11/2006] secara tegas mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia serta pemenuhan rasa aman bagi seluruh masyarakat Aceh pascaperdamaian," kata mereka dikutip dari siaran pers pada akun Instagramnya.
"Tindakan represif atau kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan terhadap warga sipil bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat di bumi Aceh," tegas mereka.
KontraS menegaskan persoalan simbol daerah--pengibaran bendera Bulan Bintang-- harus diselesaikan melalui dialog dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara nasional maupun dalam kekhususan Aceh.
Atas dasar itu KontraS Aceh mendesak investigasi yang independen dan transparan. Selain itu, KontraS pun menegaskan desakan agar aparat menghentikan segala bentuk tindakan represif dan kekerasan dalam menyikapi persoalan.
(tim/kid)