Fahri Hamzah: Jika Negara Tidak Ada, Liga Akan Profesional

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fahri Hamzah, menyatakan bahwa Badan Olahraga Profesional Indonesia tidak seharusnya ikut campur dalam urusan bisnis sepak bola dan bahwa ada kesalahan konsep secara mendasar ketika BOPI menunda penyelenggaraan Liga Super Indonesia.

Pilihan Redaksi Liga Super Indonesia Ditunda Hingga Awal April Tim Sembilan: Menyurati FIFA Itu Hak PSSI PN Jakarta Pusat Tolak Banding PSSI

"Negara tidak mengerti regulasi. Di sini (liga) tidak ada uang negara dan karena itu tidak perlu menteri bersibuk-sibuk," kata politikus dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut dalam rapat dengar pendapat umum yang bersifat terbuka di Ruang Rapat Pansus B, Senin siang (23/2) antara Komisi X DPR RI dan perwakilan klub-klub LSI.

Fahri kemudian menyatakan bahwa seharusnya BOPI tidak boleh memberikan rekomendasi (liga) dan yang berhak hanyalah pihak kepolisian dengan pertimbangan keamanan.

Mengaku baru mempelajari permasalahan tersebut, Fahri kemudian menyarankan agar  BOPI sebaiknya fokus kepada rekomendasi yang sifatnya regulatif, atau yang memberikan masukan kepada pemerintah/DPR.

"Tetapi bukan melawan kegiatan bisnis," ujarnya.

Sebelumnya Badan Profesional Indonesia (BOPI) memutuskan untuk menunda pelaksanaan Liga Super Indonesia (ISL) selama dua pekan karena klub-klub belum melengkapi syarat verifikasi liga di antaranya laporan keuangan, laporan pajak, SIUP, kontrak pemain dan pelatih dan beberapa persyaratan administrasi lainnya.

Sebagai respons, 18 klub melaksanakan Deklarasi 20 Februari di Bandung yang menyatakan bahwa mereka memerintahkan PT Liga untuk mengabaikan syarat BOPI dan agar PT Liga menyusun jadwal baru dalam masa transisi.

Sekertaris Jendral PSSI, Joko Driyono, pun menyurati Sekertaris Jendral FIFA, Jerome Valcke, untuk menceritakan masalah tersebut, sementara Ketua Umum PSSI pada 22 Februari menyurati DPR untuk meminta audiensi terkait penundaan liga.

Baik Fahri, maupun Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya, yang mewakili pihak DPR dalam pertemuan tersebut, melihat bahwa secara umum Kemenpora berniatan baik.

"Usul saya pribadi, ajak Menteri dan (atau BOPI) berkomunikasi agar ini (ISL 2015) jalan terus," ujar Fahri.

Fahri juga menawarkan bantuan untuk memfasilitasi klub-klub untuk bertemu dengan BOPI untuk mencari solusi masalah tersebut.

"Kami peduli dengan persepakbolaan Indonesia. Apa yang bisa kami lakukan, akan kami lakukan. Kami mengerti ini menyangkut banyak orang dan sektor lain," katanya.

Namun Fahri menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan rekomendasi, kecuali soal undang-undang. "Kalau perlu, kami profesional saja untuk membuat undang-undang terkait hal ini. Saya peduli dengan bapak-bapak, ini (ISL 2015) kan legal.

"Lama-lama, semakin bapak menganggap negara itu tidak ada, pasti semakin profesional," ucapnya.

Lihat juga: Liga Super Indonesia Ditunda Hingga Awal April

(vws)