Opsi Interpelasi dan Pansus Mencuat di Komisi X

Jakarta, CNN Indonesia -- Opsi melakukan interpelasi dan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membenahi tata kelola sepak bola Indonesia mencuat di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Komite Ad Hoc Reformasi bentukan FIFA dan AFC, Senin (22/2).

Pilihan Redaksi Indra Sjafri Puji Gol Indah Putu Gede ke Gawang Persib Atep Janji Tak Buang-buang Peluang Lagi Persib Krisis Penyerang Tengah Jelang Lawan Arema

Opsi-opsi tersebut dilontarkan anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat, Jefri Riwu Kore, dan Wakil Ketua Komisi X, Abdul Kharis Almasyhari, saat menyatakan sikapnya di dalam rapat. Mereka gerah dengan sikap pemerintah yang terkesan tidak serius dalam membenahi tata kelola sepak bola Indonesia.

"Yang penting itu niat baik pemerintah. Saya percaya kerugian sepak bola akan semakin besar jika kondisinya seperti ini terus. Kalau ini tidak selesai saya ingin rekomendasi dibuat Pansus supaya ini selesai," kata Jefri.

"Pemerintah harus segera menyudahi permasalahan ini dengan ending yang baik, untuk kepentingan strategis bangsa. Kalau tidak segera disudahi, hak interpelasi mungkin perlu dipakai," ucap Abdul secara terpisah.

Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya, mengatakan jika pemerintah tetap tidak menggubris perintah FIFA untuk bergabung dengan Komite Ad Hoc Reformasi, maka perlu diambil beberapa langkah.

"Ada opsi-opsi langkah di antaranya interpelasi ataupun Pansus yang melibatkan komisi lain seperti Komisi III terkait hukum atau mungkin Komisi I terkait kelembagaan di luar negeri. Kalau langkah ini diambil, kami ingin minta dukungannya dari masing-masing fraksi," ujar Riefky usai RDPU di Gedung Nusantara I.

"Jangan sampai nanti di tengah balik arah. Kalau memang itu menjadi langkah atau keputusan politik mayoritas fraksi, mari kita lakukan. Kita lihat perkembangannya."

Teuku mengatakan Komisi X akan semakin mendesak pemerintah agar memanfaatkan keberadaan Komite Ad Hoc Reformasi untuk mencegah sanksi sepak bola yang lebih berat dari FIFA, yang akan menggelar kongres pada 26 Februari mendatang.

Komisi X rencananya akan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi pada 3 Maret mendatang. Di sana, Teuku akan menindaklanjuti persoalan sepak bola Indonesia yang hampir setahun belum kunjung selesai.

"Kami menyampaikan aspirasi publik dan tim Ad Hoc agar pemerintah mengambil sikap sebelum 26 Februari. Kami sudah memberi waktu cukup panjang kepada pemerintah melalui pimpinan DPR, melalui rapat-rapat di komisi ini juga sudah berulang kali diingatkan. Tapi belum ada langkah konkret dan strategi dari pemerintah, bahkan terkesan semakin keruh keadaannya," ujar Riefky.

"Kondisi ini berisiko tidak hanya kepada industri sepak bola sendiri, tapi juga keharuman nama bangsa sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Dan ini tentu mengganggu kita semua kan?" sambungnya. (har)