Soal PSSI, Agum Yakin Tak Salah Dengar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Tim Ad-hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, mengaku bingung dengan kajian dan penyusunan persyaratan yang tengah disusun pihak Kemenpora terkait pencabutan sanksi terhadap otoritas sepak bola Indonesia itu.

Pilihan Redaksi Manajer Persib Soal Deklarasi Ciamis: Kami Tetap Netral Klub Indonesia Ingin Kompetisi Bergulir Jokowi Minta Kemenpora Siapkan Kompetisi Sepakbola

Pasalnya, Agum merasa hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi dan Menpora Imam Nahrawi, Rabu (24/2), sudah menyatakan dengan jelas mengenai pencabutan sanksi PSSI.

"Kemarin kami semua bertemu. Di situ beliau memutuskan pembekuan dicabut agar PSSI aktif kembali dan kompetisi dapat berjalan. Tetapi dengan syarat reformasi terus berjalan," ujar Agum di kediamannya, Kamis (25/2).

"Tapi kemudian harus ada pengkajian dan lainnya yang membuat saya berpikir apa telinga saya yang salah atau gimana? Apa harus sama-sama ke (dokter) THT?" kata Agum bertanya.

Selain itu, terkait dengan wacana Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilontarkan Kemenpora sebagai salah satu syarat pencabutan pembekuan, Agum merasa hal itu tak serta merta bisa dilakukan begitu saja.

Sesuai dengan statuta FIFA, KLB baru dapat dilakukan jika terdapat 2/3 anggota PSSI yang meminta dilakukannya KLB.

"Tahu tidak Gatot (Dewa Broto, juru bicara Kemenpora) syarat KLB apa? Bersikaplah bijak, jangan menimbulkan polemik lagi," ujar Agum menegaskan.

Agum sendiri mengakui hasil pertemuannya dengan Presiden, sempat membahas mengenai permintaan dilaksanakannya KLB. Namun Agum kemudian telah menjelaskan syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar KLB dapat berlangsung kepada Jokowi.

"Jokowi memang membicarakan perlu ada KLB. Tetapi saya juga telah menyampaikan syaratnya apa saja."

"Keinginan itu (adanya KLB) tak masalah tetapi koridornya harus jelas. Semuanya kembali lagi memenuhi syarat atau tidak," kata Agum mengingatkan. (ptr)