Agum Klaim Menpora Cabut Pembekuan PSSI Bulan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komite Ad Hoc Reformasi, Agum Gumelar, mengklaim pemerintah akan mencabut sanksi pembekuan PSSI pada April nanti. Hal tersebut diungkapkan Agum usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (15/3).

Pilihan Redaksi PT PBB Diminta Jangan 'Buang' Eks Klub Persib 'Pemerintah Harus Sertakan PSSI ke FIFA' PSSI Perintahkan PT Liga Segera Gulirkan ISL

"Presiden Jokowi menyampaikan sudah memberi petunjuk kepada Menpora, bahkan menanyakan Menpora. Kapan sanksi selesai dan dicabut? Katanya (Menpora) April," kata Agum.

Lebih jauh, Agum mengatakan keputusan pencabutan tersebut disampaikan Menpora Imam Nahrawi kepada Presiden Jokowi secara langsung. "Jadi, Menpora menjanjikan bulan April kepada Presiden," sambungnya.

Agum menjelaskan Jokowi menyadari pencabutan pembekuan PSSI menjadi penting karena kompetisi sepak bola sangat dominan perannya terhadap nasib sepakbola di tanah air.

"Tapi kita lihat saja nanti April. Tidak usah berandai-andai atas apa yang dijanjikan Menpora," ujar mantan Ketua Umum PSSI tersebut.

Dalam pertemuan itu, Agum juga menyampaikan kepada Jokowi mengenai keinginannya agar persoalan PSSI tidak menjadi berlarut-larut. Dia lantas menyampaikan permohonan agar ada arahan Jokowi supaya persoalan PSSI bisa cepat selesai.

"Selama kita terus terkena sanksi FIFA, kita sangat terpuruk, terkucil dari dunia luar yang berkaitan dengan sepak bola," ucap Agum.

Ditanya mengenai Kongres Luar Biasa (KLB), Agum mengatakan domain berada di tangan anggota PSSI sebagai pemegang hak suara dan bukan di tangan Menpora, Ketua Umum PSSI ataupun Ketua Komite Ad Hoc PSSI.

"Kalau 2/3 pemegang hak suara PSSI menginginkan KLB, itu bisa meminta. Atau 50 persen plus 1 secara keseluruhan anggota PSSI menginginkan KLB itu baru bisa," katanya.

Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi sempat mengungkapkan persyaratan pencabutan sanksi pembekuan PSSI di hadapan Komisi X DPR RI. Persyaratan tersebut mencakup dua tahapan.

Pertama, Menpora mewajibkan tim Ad Hoc Reformasi yang diketuai Agum menjamin FIFA akan menyetujui pembentukan Tim Kecil yang nantinya bertugas menyampaikan persoalan sepak bola nasional saat ini dan menyampaikan hasilnya kepada AFC dan FIFA.

Setelah Tim Kecil terbentuk, PSSI diminta memenuhi sembilan syarat tambahan di antaranya, menjamin tim nasional lolos pra-kualifikasi Piala Dunia.

Adapun, FIFA, di bawah Presiden Gianni Infantino meminta agar Menpora menyertakan detail poin-poin persoalan PSSI. Permintaan tersebut disebutkan dalam surat FIFA tertanggal 11 Maret 2016 yang ditujukan ke Menpora.

"Dalam hal ini, kami mencatat komitmen Anda (Jokowi) untuk memperkuat dan membangun sepak bola Indonesia, komitmen yang dibagi juga oleh FIFA," tulis FIFA dalam suratnya kepada Menpora.

Dalam surat itu juga dituliskan bahwa FIFA mengapresiasi keinginan Jokowi untuk mengirim uturan ke Zurich dalam rangka bertemu Presiden FIFA. (har)