Menurut Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI, Gusti Randa, KLB dilakukan karena sejumlah pemilik suara menilai situasi di PSSI tidak kondusif saat ini.
Meski demikian, Gusti menolak permintaan KLB ini disebut-sebut karena persoalan kasus dugaan korupsi yang membelit Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang memutuskan mundur dari posisi Komite Eksekutif (Exco) PSSI itu pun menolak disebut keinginan KLB karena masalah perorangan. "Ini bukan lagi soal si A tidak suka dengan si B atau sebaliknya," terang Gusti.
Ia membeberkan, KLB dibutuhkan untuk memilih kepengurusan baru agar bisa bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan demi terciptanya suasana kondusif di PSSI.
Termasuk pula, Gusti menambahkan, kerja sama dengan pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan di sepak bola, juga harus mulus. "Saya merasakan betul (ketika di Exco PSSI) sulitnya pengurus PSSI untuk melakukan pertemuan dengan Kemenpora misalkan," tuturnya.
"Coba kita lihat juga ketika sanksi PSSI dicabut, sejumlah pelatih menolak ditunjuk melatih timnas seperti Fakhri Husaini. Artinya, pemilik suara hanya ingin PSSI kondusif."
Namun, lagi-lagi pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini menampik jika tuntutan KLB karena keinginan dari pemerintah. "Upaya itu (KLB) pasti sudah dilakukan pemerintah jika memang demikian," ungkapnya.
"Tapi sekali lagi, ini murni keinginan para pemilik suara untuk melakukan KLB, apapun pertimbangan dari masing-masing anggota."
Sebelumnya, sebanyak 91 dari 107 anggota pemilik suara diklaim telah mengajukan permintaan untuk KLB. Gusti yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Asprov PSSI itu membeberkan, 28 di antaranya merupakan suara dari Asprov.
Asprov DKI sendiri masuk ke dalam pemilik suara PSSI yang juga mendorong segera digelarnya KLB PSSI untuk memilih kepengurusan baru. (bac)