Menpora: Jangan Sampai Gugatan Pelti Pukul Muka Sendiri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menpora RI Imam Nahrawi ingatkan Pengurus Pusat Persatuan Lawn Tenis Indonesia (PP Pelti) jangan sampai gugatannya pukul muka sendiri.

Seperti diberitakan sebelumnya, PP Pelti mengirimkan gugatan atas renovasi dan alih fungsi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

Renovasi itu membuat perubahan besar dengan menyisakan satu lapangan tengah dan satu lapangan indoor dan sisanya dialih fungsikan menjadi lapangan bisbol.

Pilihan Redaksi Pasrah Anggaran APBN, INASGOC Tetap Harus Kerja Keras DPR Minta Pemerintah Lunasi Biaya Hak Siar Asian Games Menolak Lapangan Digusur, PP Pelti Ajukan Gugatan

"Soal tenis, Inpres (Instruksi Presiden), Perpres (Peraturan Presiden), Kepres (Keputusan Presiden) itu jelas, negara punya hajat namanya Asian Games. Maka saya kira semua pihak harus menyukseskan itu," kata Imam yang ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI, Selasa (18/10).

"Kedua, kawasan GBK itu milik Setneg (Sekretaris Negara). Jadi, semua harus menghormati kewenangan dari Setneg untuk melaksanakan Inpres terkait renovasi," imbuhnya.

Lanjutnya, renovasi itu sebenarnya tidak masalah karena lapangan tenis juga tidak dibubarkan dari GBK. Apalagi lapangan indoor dan outdoor tetap bertahan yang artinya pemerintah masih memedulikan tenis.

Titik permasalahan yang disampaikan Pelti dalam gugatannya menyebut bahwa pemerintah tidak memberikan ganti atas lapangan outdoor yang ikut dibongkar. Faktanya, dibongkarnya lapangan outdoor itu membuat Jakarta dianggap Pelti tidak bisa menggelar turnamen bergengsi yang masuk agenda Federasi Tenis Internasional (ITF)

Seperti diketahui, untuk menggelar turnamen level future atau challenge dibutuhkan minimal tiga lapangan pertandingan dan satu lapangan latihan. Semua lapangan itu pun harus berada di satu lokasi.

Ketua PP Pelti Maman Wirjawan pernah berkomentar Stadion Tenis GBK Senayan nantinya hanya akan menjadi bangunan bersejarah sisa perjuangan Presiden Soekarno untuk Asian Games 1962. Sebab, sudah tidak bisa menggelar turnamen bergengsi karena keterbatasan lapangan.

"Inilah tantangan bagi semua PP/PB cabor yang biasa menempati GBK untuk mencari solusi. Masih banyak kok tempat lain, makanya jangan mempersoalkan hal ini, aplagi menggugat," sebutnya.

"Ingat bahwa awal kali dikumpulkan itu PP Pelti ada juga kok yang tanda tangan menyetujui. Jangan sampai itu menjadi alat untuk mukul muka sendiri nanti. Tapi prinsip kami menghargai apapun yang mereka lakukan," tegasnya. (bac)