BPK Temukan Kesalahan Pengelolaan Persiapan Asian Games 2018

CNN Indonesia | Rabu, 29/05/2019 16:51 WIB
BPK Temukan Kesalahan Pengelolaan Persiapan Asian Games 2018 BPK menemukan kesalahan pengelolaan Persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran pada persiapan Asian Games 2018.

BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan anggaran pada kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) pada Kemenpora, Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas), Pengurus cabang olahraga dan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Pusat untuk Tahun Anggaran 2016-2017.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang diterima CNNIndonesia.com terungkap adanya pembayaran biaya akomodasi kepada atlet dan pelatih Satlak Prima tahun 2016 yang tidak sesuai dengan dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban sebesar Rp27,20 miliar.


Selain itu tidak optimalnya kinerja Satlak Prima Kemenpora sehingga menimbulkan pemborosan atas pembayaran honor sebesar Rp4,24 miliar. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan akomodasi dan konsumsi pada kegiatan pelatnas beberapa cabang olahraga TA 2017 juga disebut tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6,67 miliar.

BPK menyebut kinerja Satlak Prima bermasalah dalam persiapan Asian Games 2018.BPK menyebut kinerja Satlak Prima bermasalah dalam persiapan Asian Games 2018. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jumlah itu terdiri atas kelebihan pembayaran sebesar Rp6,03 miliar, pembayaran tidak sesuai peruntukan sebesar Rp335,10 juta dan pengeluaran yang tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp310,20 juta. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam rangka kegiatan training camp dan try out kegiatan pelatnas Prima sebesar Rp2,80 miliar.

Penggunaan dana bantuan Kemenpora kepada KONI untuk empat program kegiatan tahun 2017 juga dinilai tidak sesuai ketentuan yakni sebesar Rp20,63 miliar. Kelebihan itu terdiri atas kelebihan pembayaran sebesar Rp4,68 miliar dan pembayaran tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp15,95 miliar.

BPK Temukan Kesalahan Pengelolaan Persiapan Asian Games 2018
Bantuan yang diberikan Kemenpora kepada KONI untuk kegiatan pengawasan dan pendampingan selama 2017 sebesar Rp14,55 miliar juga bermasalah. Sebanyak Rp12,96 miliar tidak dapat diuji kebenarannya dan kelebihan pembayaran honor sebesar Rp1,59 miliar.

Pengadaan alat latih tanding melalui Satlak Prima juga disebut kemahalan sebesar Rp905,82 juta. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja tidak sesuai ketentuan.

Patuhi Rekomendasi BPK

Terkait temuan tersebut pihak Kemenpora mengatakan bakal patuh atas rekomendasi yang telah dikeluarkan. Sesmenpora Gatot S Dewa Broto mengakui jika ada temuan dari hasil pemeriksaan persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 oleh BPK.

"Harus dijelaskan dulu, ada tiga faktor pada persiapan penyelenggaraan Asian Games, persiapan atlet, persiapan penyelenggaraan dan persiapan venue."

"Kami mengakui jika di persiapan atlet terdapat temuan. Tapi tindak lanjutnya baru bisa kami lakukan dalam kurun waktu 60 hari setelah kami menerima LHP [Laporan Hasil Pemeriksaan]. Nanti secara resmi LHP baru kami terima pada 17 Juni [2019], jadi 60 hari berikutnya baru akan kami tindaklanjuti," ucap Gatot ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (29/5).

Gatot S. Dewa Broto memastikan Kemenpora mematuhi rekomendasi BPK.Gatot S. Dewa Broto memastikan Kemenpora mematuhi rekomendasi BPK. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Dari LHP tersebut, BPK memberikan tiga rekomendasi kepada pejabat terkait. Pertama, memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Penjabat Pembuatan Komitmen (PPK) dan Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP) serta personel lainnya yang tidak cermat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab.

Kedua, menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran serta sisa bantuan keuangan ke kas negara. Ketiga, Memperintahkan Deputi IV Kemenpora agar berkoordinasi dengan Ketua Umum KONI memperbaiki sistem pengelolaan bantuan keuangan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku di KONI.

"Kami akan patuh atas rekomendasi yang dikeluarkan BPK. Mana yang wajib dikembalikan, akan dikembalikan. Sanksi juga akan kami jalankan," ucap Gatot.

Meski Satlak Prima sudah resmi dibubarkan sejak Oktober 2017, Gatot memastikan LHP BPK akan diberikan ke personal orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Termasuk ke KONI Pusat, menyoal pengembalian kelebihan pembayaran sesuai yang tertulis di LHP BPK. (TTF/jun)