Menakar Kriteria Ideal Ketua PSSI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat olahraga nasional, Tommy Apriantono, mengungkapkan kriteria ideal yang pantas menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Tommy mengatakan, Ketua PSSI mendatang wajib bersih dari masalah hukum. Itu dianggap jadi hal pertama yang bisa memperbaiki prestasi Timnas Indonesia ke depannya.

Lihat juga: MU Tak Ingin Juara Liga Inggris hingga 2022

Sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan Komite Pemilihan (KP) PSSI, bakal calon Ketua Umum bahkan harus menandatangani pakta integritas yang menegaskan bawa tidak pernah terlibat dengan masalah hukum sebagai latar belakangnya.

"Paling penting, sosok calon Ketua Umum PSSI nanti latar belakangnya harus bersih. Tidak punya masalah hukum. Buat saya itu jadi integritas sosok penting di PSSI untuk mengembalikan kepercayaan publik," kata Tommy melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/9).

Lanjut Tommy, dalam pakta integritas itu juga disebutkan bahwa calon Ketua Umum PSSI tidak hanya harus terbebas dari masalah hukum. Tapi juga berjanji untuk tidak akan melanggar hukum selama ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Rahim Soekasah mencalonkan diri menjadi Ketua PSSI. (CNN Indonesia/Titi Fajriyah)

"Ini penting, karena itu syarat itu berasal dari fakta kenapa begitu banyak orang yang terlibat match fixing. Mulai dari wasit sampai Exco PSSI. Buat saya, match fixing itu hal yang menjijikkan. Jadi tidak boleh pilih orang yang terlibat atau terindikasi di dalamnya," ungkap Tommy.

"Yang paling penting lagi, momen antimafia bola ini harus diteruskan. Karena bagaimanapun hal itu jadi penghambat prestasi sepak bola kita."

[Gambas:Video CNN]
Sejak zaman kepemimpinan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI, Tommy menilai PSSI sudah memiliki program yang bagus untuk sepak bola Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya selalu dinodai dengan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus match fixing di sepak bola juga disebut mempengaruhi kepercayaan publik dan berdampak pada prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional. Perubahan mendasar pada sosok Ketua Umum yang berintegritas dianggap dapat mempengaruhi banyak hal dalam keberlangsungan sepak bola Indonesia ke depannya.

Lihat juga: Peringkat McGregor di UFC Menurun Drastis

Selain tidak pernah dan tidak akan terlibat masalah hukum, sosok Ketua Umum PSSI di periode baru juga diminta berasal dari pemerintah. Atau, setidaknya memiliki hubungan baik dengan pemerintah.

"Karena tidak ada satupun lapangan yang dipakai untuk sepak bola yang bukan punya pemerintah. Kalau anggaran PSSI bisa mengelola sendiri, tapi soal fasilitas lapangan, perizinan harus melalui pemerintah, kepolisian," ujarnya. (ttf)