Komite Pemilihan Kongres PSSI Dalami Status Hukum La Nyalla

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komite Pemilihan (KP), Syarif Bastaman, akan mendalami status hukum La Nyalla Mattalitti setelah penetapan 10 nama yang lolos tahapan awal bakal calon Ketua Umum PSSI periode 2019-2023.

KP telah menetapkan 10 nama yang lolos dalam tahapan awal balon ketum PSSI pada Jumat (4/10) sore WIB. Selain La Nyalla, terdapat nama Arif Putra Wicaksono, Alven Hinelo, Benhard Limbong, Fary Djemy Francis, Mochamad Iriawan, Rahim Soekasah, Sarman El Hakim, Vijaya Triyasa, dan Yesayas Oktavianus.

Lihat juga: Messi Bikin Skuat Argentina Menangis

La Nyalla bukan sosok asing di PSSI karena pernah mengemban jabatan ketum dari 2015-2016. Politikus asal Jawa Timur itu pun pernah diterpa kasus korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 - 2014 saat menjadi Ketua Kadin Jatim.

Komite Pemilhan telah menetapkan 10 nama yang lolos tahapan awal seleksi bakal calon Ketua Umum PSSI. (CNN Indonesia/ Titi Fajriyah)

Namun, majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis La Nyalla bebas pada 27 Desember 2016 walau sempat ditahan di Rutan Salemba sejak 1 Juni 2016.
[Gambas:Video CNN]
"Kalau menurut pengadilan orang tersebut tidak pernah atau tidak sedang menjalani pidana ya kami terima. Kalau pengadilan mengatakan tidak, saya tidak bisa apa-apa. Harus ada keterangan dari pengadilan yang mengatakan orang yang bersangkutan bebas dari tindak pidana," ujar Syarif di Kantor PSSI, Jumat (4/10).

Terkait status hukum La Nyalla, Syarif mengaku tidak mengetahui secara pasti. Sampai dengan saat ini, ia belum melihat dokumen soal status hukum mantan ketum PSSI tersebut.

Lihat juga: Hasil FP2 MotoGP Thailand: Yamaha Mendominasi, Marquez Keenam

"Setahu saya kalau tidak salah di Mahkamah Agung bukannya [La Nyalla vonis] bebas. Kalau bebas, bisa jadi keterangan di pengadilannya tidak terlibat pidana. Karena memang keputusan akhirnya tidak terbukti melakukan pidana," ucapnya.

"Kami akan cek lagi sampai tanggal 8 Oktober. Karena ada beberapa bakal calon yang dokumen keterangan SKCK dan pengadilan, beberapa nama yang belum terpenuhi." (ttf/jal)