Sponsor Mundur, Masalah Lain Bali Batal Gelar World Beach Games 2023

CNN Indonesia
Rabu, 05 Jul 2023 16:42 WIB
Sponsor yang mundur menambah kendala utama pelaksanaan ANOC World Beach Games 2023 sehingga Bali batal menjadi tuan rumah pesta olahraga pantai tersebut.
ANOC World Beach Games 2023 batal berlangsung di Bali. (AFP/-)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sponsor yang mundur menambah kendala utama pelaksanaan ANOC World Beach Games 2023 sehingga Bali batal menjadi tuan rumah pesta olahraga pantai tersebut.

Raja Sapta Oktohari menerangkan pemerintah Indonesia sejatinya telah menyetujui pembiayaan ANOC World Beach Games 2023. Hanya saja sistem mekanisme birokrasi anggaran sulit dilakukan mengingat sempitnya waktu yang dimiliki.

Situasi dirasa kian sulit karena beberapa sponsor ANOC World Beach Games Bali 2023 pun menyatakan mundur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejak ditunjuk sebagai tuan rumah pada Juni 2022, NOC Indonesia telah berupaya maksimal agar penyelenggaraan AWBG 2023 dapat terlaksana dengan sukses, mulai dari menyelenggarakan technical meeting dengan federasi-federasi internasional, seminar Chef de Mission Seminar, dan kegiatan lain yang dibiayai secara mandiri oleh NOC Indonesia.

"Dengan berat hati, kami terpaksa mengumumkan 2nd ANOC World Beach Games Bali 2023 tidak dapat terlaksana. Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada ANOC serta para Federasi Internasional, atlet dan segenap NOC yang sudah berjuang sejak proses kualifikasi."

"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras selama masa persiapan," ujar Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari.

Sementara dalam penjelasan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo disebutkan Indonesia selalu siap dalam menggelar ajang internasional dan tidak mengalami kendala finansial.

Dalam keterangannya, Dito juga menjelaskan Kemenpora dua kali meninjau ulang proposal penyelenggaraan AWBG 2023.

"Khususnya dalam hal anggaran, Kemenpora dalam review awal proposal pada bulan Februari 2023 sebelum saya menjabat, memang terjadi gap yang sangat jauh dari pengajuan hampir Rp1 triliun dan hasil review sebesar Rp221 miliar. Saat saya mulai menjabat dilakukan review ulang bersama BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] dan DJA [Direktorat Jenderal Anggaran] juga sehingga menghasilkan angka Rp446 miliar," kata Dito.

[Gambas:Video CNN]

(nva/jun)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER